PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2591K/PID.SUS./2011)

Abstract

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591K/Pid.Sus/2011 adalah cacat hukum karena terjadi pertentangan dalam ketentuan Pasal 18 undang-undang Pemberantasan Korupsi dengan Pasal 14a KUHP apabila uang pengganti tidak terbayarkan.

Kata Kunci : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pidana bersyarat, korupsi, pertimbangan hakim

Abstract

This study aims to determine the settings of probation in corruption cases under Act No. 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption and its application through the consideration of judges in Supreme Court Decision No. 2591K / Pid .Sus / 2011. This study uses normative law research and technical prescriptive or applied. The research approach in the form of law approach and the approach case study data type is secondary data with primary legal materials and secondary law. Data collection techniques in the form of a literature study and data analysis technique used is the syllogism deduction method. Based on the results of this study concluded that the criminal conditional not regulated in Law Number 20 of 2001 on the Amendment of Act No. 31 of 1999 on Corruption Eradication. Supreme Court Decision No. 2591K / Pid.Sus / 2011 was legally flawed because of conflicts within the provisions of Article 18 legislation Corruption with Article 14a Penal Code if the compensation is not paid.

Keyword: law on the eradication of criminal acts of corruption, probation, corruption, judge consideration