TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DANA PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 19/Pid.Sus/ PT.TPK.Smg)

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana korupsi dana pengamanan pilkada yang dilakukan oleh kepolisian dalam hukum pidana Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pilkada oleh Kapolres Tegal dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 19/Pid.Sus/PT.TPK.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut AKBP Agustin Hardiyanto dalam hal penyalahgunaan dana pengamanan pilkada telah terbukti kebenarannya berdasarkan keterangan beberapa saksi dan alat bukti, sehingga AKBP Agustin Hardiyanto telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, dan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Pengamanan Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah

Abstrak This research aims to know the settings against the criminal acts of corruption of the Security Fund of the elections conducted by the police in the criminal law of Indonesia and how consideration of judges in adjudicating criminal acts of corruption is the use of the budget of the elections by the head of district high court verdict in Tegal criminal act Corruption Semarang number: 19/Pid. Sus/PT.TPK.Smg. This research is normative research with precriptive character with statute approach. The type of data using in this research is secondary data. The source of secondary data include primary legal matter and secondary legal matter. The technique of data colloecting is bibliography study technique. The analytic technique of this research use silogysme method. The case of the criminal offence of corruption involving AKBP Agustin Hardiyanto misappropriation of funds in terms of safeguarding the election has proven the truth based on information of some witnesses and evidence, so AKBP Agustin Hardiyanto had violated Article 3 of Act No. 31 of 1999, and violated article 3 jo. Article 18 of Act No. 31 of 1999 regarding the eradication of criminal acts of corruption, as amended and supplemented by Act No. 20 of 2001 about the eradication of criminal acts of corruption of jo. Article 55 paragraph (1) 1 jo. Article 64 paragraph (1) the book of the law of criminal law.

Keyword : Corruption, Security Funds Local Government Election, Local Goverment Election