DAMPAK KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN TIPIKOR OLEH KPK, POLRI, DAN KEJAKSAAN

Abstract

Artikel ini membahas konflik kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi (tipikor) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan muncul karena tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lemahnya koordinasi, dan potensi tarik-menarik yurisdiksi yang menimbulkan hambatan dalam proses hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewenangan  dari sisi struktur, koordinasi antarlembaga lemah; pada substansi, regulasi multitafsir menimbulkan dualisme; sedangkan budaya hukum masih dipengaruhi ego sektoral. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan mekanisme koordinasi terpadu, dan konsistensi penerapan pidana maksimal beserta pidana tambahan agar pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Kata kunci: Korupsi; Kewenangan; KPK; Penyidikan; Konflik.

Abstract: This article examines the conflict of authority in the investigation of corruption cases by the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police, and the Prosecutor’s Office, and its impact on the effectiveness of law enforcement in Indonesia. The problem arises due to overlapping mandates among institutions, weak coordination, and jurisdictional disputes that create obstacles in legal proceedings. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through Lawrence M. Friedman’s legal system theory, which includes the elements of legal structure, legal substance, and legal culture. The findings reveal that overlapping authority leads to structurally, inter-institutional coordination remains fragile; substantively, the regulations are prone to multiple interpretations; and culturally, law enforcement is influenced by institutional ego. Therefore, harmonization of regulations, the establishment of an integrated coordination mechanism, and consistent application of maximum penalties along with additional sanctions are urgently needed to strengthen anti-corruption enforcement and restore public trust in the legal system.

Keywords: Corruption; Authority; Investigation; Conflict.