PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU PIDANA BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum menuntut pendekatan khusus dari paradigma retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Meskipun kerangka normatifnya ideal, implementasi di lapangan seringkali menghadapi kesenjangan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud dalam praktik melalui analisis yuridis empiris. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan. studi kasus, penelitian ini membedah secara komprehensif proses hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pen.Pid.Diversi/2020/PN Skt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan proses diversi dalam kasus ini karena dua faktor. Pertama, penerapan diskresi berprinsip (principled discretion) oleh aparat penegak hukum pada tahap awal penyidikan, yang secara sadar memilih dasar hukum yang memungkinkan dilakukannya diversi demi kepentingan anak, meskipun terdapat alternatif pasal dengan ancaman pidana lebih tinggi. Kedua, adanya sinergi kelembagaan yang efektif antara berbagai pihak, termasuk Kepolisian (Unit PPA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Dinas Sosial, dan partisipasi aktif korban serta keluarga. Kasus ini membuktikan bahwa ketika aparat penegak hukum menginternalisasi filosofi UU SPPA dan didukung oleh ekosistem kelembagaan yang solid, asas kepentingan terbaik bagi anak dapat bertransformasi dari sebuah idealisme normatif menjadi kenyataan empiris, sekaligus menjadi model konkret pergeseran dari keadilan retributif ke restoratif.

Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Kepentingan Terbaik Anak

Abstract: Children in conflict with the law require a specialized approach that shifts from a retributive paradigm toward restorative and rehabilitative justice, as mandated by Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). Although the normative framework is ideal, implementation on the ground often faces significant gaps. This study aims to conduct an in-depth analysis of how the principle of the best interests of the child can be realized in practice through an empirical legal analysis. Using a qualitative research method with a case study approach, this study comprehensively examines the legal process in the Surakarta District Court Ruling No. 1/Pen.Pid.Diversi/2020/PN Skt. The results indicate that the success of the diversion process in this case stemmed from two factors. First, the exercise of “principled discretion” by law enforcement officials during the initial stages of the investigation, who consciously selected a legal basis that allowed for diversion in the best interests of the child, even though alternative provisions carrying harsher criminal penalties were available. Second, there was effective institutional synergy among various parties, including the Police (PPA Unit), the Correctional Services Office (BAPAS), the Social Services Agency, and the active participation of the victim and their family. This case demonstrates that when law enforcement officials internalize the philosophy of the Child Protection Act (UU SPPA) and are supported by a solid institutional ecosystem, the principle of the best interests of the child can transform from a normative ideal into an empirical reality, while also serving as a concrete model of the shift from retributive to restorative justice.

Keywords: Diversion, Restorative Justice, Best Interests of the Child