HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI HAK INTEGRASI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO

Abstract

Anak Binaan memiliki hak-hak yang tercantum dalam berbagai regulasi di Indonesia, salah satunya adalah hak integrasi. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasi hak integrasi bagi Anak Binaan masih mengalami beberapa kendala yang membuat pelaksanaannya kurang optimal, termasuk di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak integrasi di LPKA Kelas I Kutoarjo dan apa hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Implementasi hak integrasi di LPKA Kelas I Kutoarjo tidak selalu berjalan mulus. Terdapat sejumlah kendala yang membuat pelaksanaan hak ini menjadi kurang optimal dan sering kali tertunda atau bahkan gagal diterapkan. Hambatan yang ada di LPKA Kelas I Kutoarjo terkait hak integrasi diantara adalah ketiadaan penjamin, penolakan masyarakat, perilaku buruh Anak Binaan, dan keterbatasan dana.

Kata Kunci: Anak Binaan; Hak Integrasi; Lembaga Pembinaan Khusus Anak  

Abstract: Juvenile detainee has various rights under national regulations, one of which is the right to integration. Although clear regulation exists, the implementation of this right remains suboptimal, including at LPKA Kelas I Kutoarjo. This research aims to examine the implementation of integration rights at LPKA Kelas I Kutoarjo and to identify the obstacle on its application. The research method used is empirical legal research with descriptive approach. The research approach used in this research is qualitative research. The implementation of integration rights at LPKA Kelas I Kutoarjo does not always run smoothly. There are a number of obstacles that make the implementation of this right less than optimal and often delayed or even failed to be implemented. Several obstacles of the implementation of integration rights include the absence of guarantors, rejection from the community, poor behavior exhibited by the juvenile inmates, and limited financial resources. 

Keywords: Juvenile Detainee; Integration Right; Lembaga Pembinaan Khusus Anak