Tindak Pidana Penipuan dalam Bisnis Skincare: Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahannya

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan skincare yang tidak layak edar sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Serta, untuk mengetahui bentuk pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan skincare tidak layak edar. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang bersumber dari data sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menerapkan teknik analisis deduksi silogisme dengan menghubungkan premis mayor dan premis minor, guna menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa berkembangnya industri kecantikan di Indonesia tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu memberikan peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi dan menjual skincare yang tidak memenuhi standar edar yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 435 UU Kesehatan, tindakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum, dikarenakan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Maka dari itu, BPOM, industri terkait, produsen, pengelola pusat perbelanjaan kosmetik, pasar, e-commerce, serta para influencer perlu bekerja sama untuk melakukan pencegahan yang efektif.

Abstract: This research aims to understand the criminal liability of perpetrators of skincare fraud involving products that are unfit for distribution, in accordance with the provisions of Law Number 17 of 2023 concerning Health. Additionally, it seeks to identify forms of prevention and enforcement against perpetrators of skincare fraud involving unfit products. This study is a normative legal research with a statutory approach, utilizing secondary data sources. Data collection was conducted through library research, gathering information from books, journals, legal articles, regulations, and other legal literature related to the issues being studied. The analysis applies deductive syllogism techniques by linking major and minor premises to draw conclusions. The results indicate that the growth of the beauty industry in Indonesia has not only positive impacts but also negative consequences. One such consequence is providing opportunities for irresponsible business actors to produce and sell skincare products that do not meet the established distribution standards. According to Article 138 paragraph (2) and Article 435 of the Health Law, such actions are unlawful as they can cause harm to many parties.Preventive measures can be taken by strengthening supervision and monitoring by BPOM. Additionally, the importance of a transparent attitude from business operators in registering their products with BPOM to obtain a distribution permit certificate. 

Keywords:Accountability, Fraud, Skincare, Unfit for Distribution