IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN FORUM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BERBASIS MASYARAKAT

Abstract

Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting sebagai akibat terjadinya penurunan kualitas lingkungan DAS yang disebabkan oleh pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan DAS harus diselenggarakan melalui perencanaan, pelaksanaan, peran serta, pemberdayaan masyarakat, pendanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pendayagunaan sistem informasi pengelolaan DAS. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan program antar lembaga dan terwujudnya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam mewujudkan pengelolaan DAS yang baik perlu adanya keterpaduan kelembagaan Pengelolaan DAS dengan peran serta dan pemberdayaan potensi masyarakat. Pengembangan kelembagaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang dilakukan dengan kerjasama, koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergi lintas sektor dan antarwilayah di dalam DAS sangat mendesak untuk segera dilakukan karena tingkat kerusakan semakin meningkat dari tahun ke tahun.Untuk dapat terlaksananya pengelolaan DAS secara terpadu, maka rencana pengelolaan DAS harus dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di setiap tingkatan dengan memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat baik perorangan/pribadi maupun forum koordinasi pengelolaan DAS dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat. Penguatan dan peningkatan kapasitas Forum Koordinasi Pengelolaan DAS  dan kelompok masyarakat peduli DAS perlu dilakukan secara periodik dan berkelanjutan untuk berperan serta dalam pengelolaan DAS secara maksimal. Selain itu perlu adanya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 413.2/8162/PMD tertanggal 07 Oktober 2014 perihal Pedoman Umum Pengelolaan DAS Berbasis Masyarakat oleh BPDAS bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS kepada seluruh stakeholders yang terkait dengan Pengelolaan DAS.