STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA

Abstract

Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003:21). Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi tentu akan berimplikasi terhadap semua sektor yang mempengaruhinya, di antaranya tingkat kemiskinan. Seringkali, pengukuran perubahan kemiskinan juga menjadi tolak ukur pembangunan (Soegijoko, 1997:137). Isu mengenai kemiskinan telah menjadi suatu bahasan tiada ujung diberbagai belahan dunia, utamanya pada negara berkembang dan negara miskin. Ditambah dengan isu mengenai pentingnya terhindar dari fenomena middle-income trap membuat negara berkembang, seperti Indonesia, perlu lebih serius menangani permasalahan ini. Diperlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan masyarakat. Pertama, dibutuhkan identifikasi penyebab kemiskinan seperti kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Fenomena kemiskinan dengan dimensi ekonomi memerlukan pendekatan strategi melalui dua strategi utama, yaitu: mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin serta meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin. Bentuk kebijakan riil dari strategi pertama adalah dengan mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi. Bentuk kebijakan riil strategi kedua melalui peningkatan kapasitas, harga diri dan produktivitas bagi penduduk miskin agar memperoleh kesempatan dan hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang berkesinambungan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Fenomena Kemiskinan, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan