Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Berasal dari Tanah Adat di Bali

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi atas pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang berasal dari Tanah Adat di Bali. Menilik pada tanah adat di Bali yang keberadaannya masih sangat eksis melekat dengan kesatuan masyarakat hukum adatnya melalui Desa Adat secara Komunal yang diakui oleh pemerintah dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang sifatnya preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang – undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Sedangkan untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduksi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang berasal dari Tanah adat di Bali sejatinya diorientasikan untuk kepentingan yang lebih luas untuk kepentingan umum sehingga kepentingan umum yang akan lebih diprioritasikan daripada kepentingan kesatuan masyarakat hukum adat selanjutnya hal ini dilihat daripada pengakuan negara terhadap Hak Komunal oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas tanah di Bali yang terjewantahkan sebagai subjek Hak Kepemilikkan Bersama (Komunal) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ATR/BPN No. 276/KEP-19.2/X/2017.