Inkoherensi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung Untuk Kegiatan Pertambangan Dengan Keadilan Ekologi

Obed Robbani, Lego Karjoko, Fatma Ulfatun Najicha

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inkoherensi yang terjadi dalam pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dengan keadilan ekologi serta urgensi penerapannya dalam pengaturan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa konsep keadilan ekologi belumlah tercermin dalam muatan pengaturan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan pada kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan sehingga dapat dikatakan bahwa konsep keadilan ekologi, yang telah sejalan dengan konsep Green Constitution dalam muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah inkoheren dengan pengaturan tersebut. Kesimpulan tersebut diperoleh dari analisis pengaturan yang terdapat dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan Pasal 92 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Pasal 372 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Full Text:

PDF
rticle

References


Awang, San Afri, Ahmad Maryudi, Wahyu Wardhana, Universitas Gadjah Mada, and Ecogreen Vol No, ‘Mempertentangkan Atau Mempersatukan Pembelajaran Dari Terbitnya Kebijakan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Indonesia’, Ecogreen, 5.1 (2019), 1–12

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Data Bencana Indonesia 2017 (Jakarta, 2018)

Cahyani, Septi Dwi, and Rendra Suprobo Aji, ‘Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kawasan Permukiman Segi Empat Emas Tunjungan Surabaya’, Mintakat: Jurnal Arsitektur, 18.2 (2018), 115–28 <https://doi.org/10.26905/mintakat.v18i2.1692>

Handayani, IGAK Rachmi, Edi As’adi, and Sartika Bani Kharisma, ‘Pengelolaan Sumber Daya Energi Berbasis Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Negara Kesejahteraan’, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 24.1 (2017), 94–112 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art5>

Hou, Huping, Zhongyi Ding, Shaoliang Zhang, Shanchuan Guo, Yongjun Yang, Zanxu Chen, and others, ‘Spatial Estimate of Ecological and Environmental Damage in an Underground Coal Mining Area on the Loess Plateau: Implications for Planning Restoration Interventions’, Journal of Cleaner Production, 287 (2021) <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.125061>

Junef, Muhar, and Moh Husain, ‘Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkugnan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis ( Establishment of Environmental Specific Jurisdiction as a State Responsibility for Ecological Justice Efforts )’, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21.1 (2021), 59–74

Kortetmäki, Teea, Justice in and to Nature : An Application of the Broad Framework of Environmental and Ecological Justice, 2017 <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34395.05926>

Malonda, H, A Hakim, I Hanafi, and ..., ‘Environmental Sustainability Policy with Green Constitution Implementation Models in Indonesia’, International Journal of …, 15.1 (2020), 89–93

Muthmainnah, Lailiy, Rizal Mustansyir, and Sindung Tjahyadi, ‘KAPITALISME, KRISIS EKOLOGI, DAN KEADILAN INTER-GENERASI : Analisis Kritis Atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia’, Mozaik Humaniora, 20.1 (2020), 57 <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>

Najicha, Fatma Ulfatun, ‘Konstitusionalitas Pengelolaan Migas Dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia Pena Justisia : Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi . Berdasarkan Data Dari Pertamina Adalah Sebesar 77 , 00 Juta KL , Sementara Kemampuan Produksi Kilang N’, Pena Justisia : Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 19.2 (2020), 144–55

———, ‘Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan’, Doktrina:Journal of Law, 5.1 (2022), 3

Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, and Lego Karjoko, ‘Regulation of Law Enforcement in Prevention and Handling of Fire Forests in Environmental Hazards’, Medico-Legal Update, 21.1 (2021), 259–62 <https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2314>

Najicha, Fatma Ulfatun, I Gusti Ayu, Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Rintis Nanda Pramugar, ‘The Construction of Law System in the Field of Environmental Governance in Realizing Justice and Green Legislation in Indonesia’, International Journal OfPsychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 07, 2020, 24.07 (2020), 8629–38

Nugroho, W., Imamulhadi, I., Nugroho, B. D., & Nurlinda, I, ‘Kebijakan Pengelolaan Tambang Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Ekologis’, Jurnal Konstitusi, 15(4) (2019), 816–35

Rosana, Mira, ‘Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia’, KELOLA Jurnal Ilmu Sosial, 1.1 (2018), 148–63

Subekti, Slamet, ‘Perjuangan Masyarakat Adat Untuk Keadilan Ekologis Di Teluk Benoa, Bali’, Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi, 3.1 (2019) <https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.53-67>

Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, ‘Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945’, Atlantis Press, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019), 358.Icglow (2019), 317–21 <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>

Xiao, Wu, Yanhua Fu, Tao Wang, and Xuejiao Lv, ‘Effects of Land Use Transitions Due to Underground Coal Mining on Ecosystem Services in High Groundwater Table Areas: A Case Study in the Yanzhou Coalfield’, Land Use Policy, 71.May 2016 (2018), 213–21 <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.11.059>

Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto, ‘Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan’, Jurnal Konstitusi, 15.2 (2018), 306 <https://doi.org/10.31078/jk1524>




DOI: https://doi.org/10.20961/jd.v2i3.53633

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Obed Robbani

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

https://www.topreneur.id/