Strategi Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam Pelayanan Informasi Publik

Putri Nabilah Nur Ramadhani, Diwi Acita Irawati, Widiyanto Widiyanto

Abstract

Pelayanan informasi publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pertanian serta implikasinya terhadap pelayanan informasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di kantor PPID pusat. Pengumpulan data berlangsung pada 3–11 November 2025 melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang digunakan dalam artikel berasal dari tujuh informan, terdiri atas dua informan internal PPID dan lima pengguna layanan informasi publik. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan dengan membandingkan keterangan informan internal, pengguna layanan, serta dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Portal PPID, media sosial, WhatsApp, surat elektronik, dan pelayanan tatap muka mendukung penyampaian informasi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Pelaksanaannya diperkuat oleh regulasi, struktur organisasi, dukungan pimpinan, dan sarana digital, tetapi masih menghadapi perbedaan pemahaman internal, pergantian petugas, keterbatasan sumber daya, kesenjangan literasi digital, dan akses internet yang belum merata. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas petugas, koordinasi internal, penyajian informasi yang mudah dipahami, serta mekanisme umpan balik yang berkelanjutan.

Keywords

accountability; digital access; governance; transparency

Full Text:

PDF

References

Amalia, P. R., & Mulyadi, A. M. (2023). Strategi komunikasi humas Ditjen PSP Kementan dalam penyampaian informasi sarana dan prasarana pertanian melalui media sosial Instagram. Jurnal Ilmu Komunikasi, 13(1), 23–37.

Anam, R. K., & Priyono, E. F. (2025). Strategi komunikasi organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Brebes dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Jurnal Komunikasi Peradaban, 3(2), 16–26

Ardina, M., & Saharuddin, E. (2021). Implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul. Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5(1), 49–61. https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i1.5667

Harahap, R., Nurbani, N., & Kurniawati, D. (2022). Strategi komunikasi organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Medan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial, 6(1), 34–51. https://doi.org/10.30829/komunikologi.v6i1.11638

Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Jurnal Komunikasi, 12(2), 127–140. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3

Kurniawan, A., & Wijoyo, S. (2025). Strategic public relations for strengthening public trust in government. International Research Journal of Business Studies, 18(1), 43–51. https://doi.org/10.21632/irjbs.18.1.43-51

Laksana, M. W., Alia, S., & Nuraeni, R. (2024). Public information disclosure communication strategy at the Regional Liaison Agency of Banten Province. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 12(1), 25–35. https://doi.org/10.31629/juan.v12i1.6781

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 13(2), 177–181. https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143

Nupikso, D. (2015). Implementasi keterbukaan informasi publik dalam website pemerintah daerah.

Jurnal IPTEK-KOM, 17(2), 113–128. https://doi.org/10.17933/iptekkom.17.2.2015.113-128 Priasti, G. N., Anantanyu, S., & Permatasari, P. (2022). Strategi pemberdayaan UMKM produk kacang mete melalui inbound marketing berbasis internet di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. AGRITEXTS: Journal of Agricultural Extension, 46(1), 34–44. https://doi.org/10.20961/agritexts.v46i1.61407

Pribadi, U., Iqbal, M., Ibrahim, M. A., Juhari, & Ahdarrijal, Y. (2024). Nexus of public organization, transparency, and accountability in Indonesia’s digital governance. Journal of Public Affairs, 24(3), e2940. https://doi.org/10.1002/pa.2940

Setiaman, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N. (2013). Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Jurnal Kajian Komunikasi, 1(2), 196–205. https://doi.org/10.24198/jkk.v1i2.6044

Ulumiyah, P. R., & Gati, R. A. (2024). Meningkatkan keterbukaan publik: Strategi humas pemerintahan dalam pelayanan informasi publik pada portal website PPID Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik, 6(1), 41–58.

Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 218–234. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234

Yovinus, Y. (2018). Peran komunikasi publik media sosial dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung. Jurnal Academia Praja, 1(1), 185–211. https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.47

DOI: https://doi.org/10.20961/agritexts.v50i2.115042

Refbacks

  • There are currently no refbacks.