PERTIMBANGAN HAKIM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN NOMOR 78/PID.SUS/2024/PN SKT

Abstract

Penelitian ini menganalisis nilai pembuktian keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Skt. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keabsahan keterangan ahli yang dibacakan menurut KUHAP dan sejauh mana keterangan ahli yang dibacakan tersebut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Berdasarkan KUHAP, keterangan ahli yang sah harus didahului dengan pemanggilan resmi oleh penyidik dan disertai sumpah. Keterangan yang dibacakan di persidangan dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 dan 187 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli tetap sah meskipun tidak dihadirkan secara langsung karena telah memenuhi persyaratan formal. Hakim bebas menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli berdasarkan keyakinannya, namun harus memperhatikan relevansi dengan alat bukti lain. Pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sesuai Pasal 183 KUHAP, serta memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis. Hasilnya, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 30 ayat (1) juncto Pasal 46 ayat (1) UU ITE. Studi ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hukum acara dan keadilan substantif dalam proses pembuktian, khususnya terkait ketidakhadiran ahli di persidangan.