AKIBAT HUKUM DISKREPANSI FAKTA PERSIDANGAN PADA PUTUSAN PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn)

Abstract

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai akibat hukum diskrepansi fakta persidangan pada putusan pemidanaan yaitu Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn dengan pembuktian penuntut umum dalam persidangan. Tujuan artikel ini adalah untuk meninjau akibat hukum putusan pemidanaan yang mengandung diskrepansi dengan fakta persidangan yang dibuktikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan dan dakwaannya. Artikel ini diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Putusan pemidanaan memiliki kesesuaian dengan fakta persidangan yang dibuktikan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d, jika tidak maka putusan tersebut dapat batal demi hukum. Pasal 197 Ayat (2) menjelaskan bahwa Putusan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hasil penelitian membuktikan bahwa putusan pemidanaan yang mengandung diskrepansi fakta persidangan tidak langsung batal demi hukum jika hanya terjadi kekhilafan dan atau penulisan pengetikan diluar Pasal 197 Ayat 1 huruf a,e,f, dan h. Namun apabila putusan pemidanaan mengandung diskrepansi yang merubah isi putusan secara materiil maka putusan batal demi hukum. Putusan yang batal demi hukum merupakan putusan yang tidak berkekuatan hukum tetap dan tidak memiliki daya eksekusi. Putusan yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada.