ANALISIS PENGGUNAAN DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDAIR OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK

afina akmalia, Arsyad Aldyan

Abstract

This study aims to determine the suitability of the use of alternative subsidiary forms of indictment by public prosecutors in proving child protection cases with the provisions of the KUHAP based on decision Number 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln. This research is included in normative legal research with a case study. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. Based on this research, it was found that the use of an alternative subsidiary form of indictment by the public prosecutor in proving child protection cases in Decision Number 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln is by the KUHAP. The Public Prosecutor in preparing the indictment has complied with the provisions stipulated in the Attorney General’s Circular Letter Number SE004/J.A/11/1993 concerning Making Indictments. The preparation of this subsidiary alternative indictment has met the formal and material requirements for an indictment as regulated in the provisions of Article 143 Paragraph (2) of the KUHAP. The Public Prosecutor used an alternative subsidiary form of indictment because the Public Prosecutor was unsure which article was most appropriate to apply to the actions he was charged with against the defendant.

Keywords: Indictment, Alternative Subsidiary, Public Prosecutor, Child Protection

Full Text:

PDF

References

Ahmad, Muh Jufri. "Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia ." Indonesian Jurnal Ilmu Hukum, 2011: 45-56.

Bahreisy, Budi. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Legislasi Indonesia, 2018: 112.

Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidakan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Hestiningsih, Wilis, and Riky Novarizal. "Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak." Laboratorium Kriminologi, 2020.

Malik, Abdul. Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer. Surabaya: Visipress, 2001.E-ISSN: 2355-0406

Mentari, Rizky. "Argumentasi Penuntut Umum Terhadap Kesalahan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Menilai Jenis Surat Dakwaan Subsidaritas Sebagai Dakwaan Alternati." Jurnal Verstek, n.d.: 187.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi. ( Jakarta: Kencana. 2022). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2022.

Prinst, Darwan. Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta: Djambatan, 1998.

Putra, Fabianus Evan Praditya. "Kajian Bentuk Dakwaan Kombinasi dalam Perkara Pencurian Uang dengan kekerasan." VERSTEK Jurnal Hukum Acara, 2023: 659-666.

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln

Riyanto, Agus. "Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana di Pengadilan." PETITA, 2019: 198.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/ J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan Tendean, Valentino Yoel. "Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hkum Acara Pidana." Lex Crimme, 2018.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73335

Refbacks

  • There are currently no refbacks.