ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/PID.SUS/2018)

Ardistika Olga Claudiary

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuian pengajuan kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara korupsi dengan Pasal 253 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini diketahui bahwa alsan kasasi penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut didukung melalui fakta-fakta persidangan serta pertimbangan Makamah Agung  yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi”.

Kata Kunci: Kasasi Penuntut Umum, Judex Facti, Tindak Pidana Korupsi

 

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the filing of cassation by Public Prosecutors on the basis of Judex Factie not to properly consider enriching elements of themselves or other organizations or corporations with articles with Article 253 of the Criminal Procedure Code. The research method used is normative research. The approach used is the law approach and case approach. The sources of legal material used are primary legal material and secondary legal material. The results of this study note that the appeal of the public prosecutor is in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Law which is a legal regulation that is not applied or applied as it should not. These provisions are supported by the facts of the trial and the consideration of the Supreme Court of Justice which states that the Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act "Corruption jointly".

Keywords: Cassation Public Prosecutor, Judex Facti, Corruption Crime

Full Text:

PDF

References

Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi. Jakarta: Kencana.

Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakata: Prenadamedia Group.

Budi Suharyanto. Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia.Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4. No 3. December 2015. Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM

Darwan Prinst. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

J.C.T. Simorangkir. 2000. Kamus Hukum J.C.T. Simorangkir. Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap. 2012.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

Phio Tuah Reysario Sinaga Mahmud Mulyadi, Eka Putra, Jelly Leviza. Budi Suharyanto. PERBANDINGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 2001 TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI. USU Law Journal Vol 5. No. 3. Oktober 2017. Medan: Universitas Sumatra Utara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesianomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indah Mutiara Kami. 2018. https://news.detik.com/berita/3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96 diakses pada tanggal 22 Februari 2018)

DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51099

Refbacks

  • There are currently no refbacks.