Konstruksi Paradigma Pemikiran Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Korupsi
Abstract
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode analisis logika deduktif silogisme dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemikiran hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara korupsi yang meluruskan putusan Hakim judex factie dalam perkara putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015. Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui paradigma pemikiran hukum Hakim dalam menilai Putusan Hakim judex factie, bahwa dalam Putusan Nomor 2921 K/PID.SUS/2015, kasus tindak pidana korupsi. Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa hakim judex factie telah salah menafsirkan unsur melawan hukum dan unsur setiap orang yang ada di Undang-undang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Adapun dalam meluruskan pertimbangan tersebut Hakim Mahkamah Agung mempunyai pandangan pemikiran terhadap penilaian putusan Hakim judex factie yang telah keliru karena pada putusan Hakim judex factie yang telah menganulir dakwaan primair dari Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi
Kata Kunci : Konstruksi Pemikiran Hukum Hakim, Mahkamah Agung, Korupsi
Full Text:
PDFReferences
Juhartini, 2009: hal 18 Tinjauan Yuridis Tentang Penilaian Penerapan Hukum Oleh Judex Factie Sebagai Dasar Pemeriksaan Kasasi Oleh Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bank Mandiri dengan Terdakwa E.C.W Neloe
Muhammad Rustamaji. 2017. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum. Vol. 19. Nomor 1
Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum. Kencana Pernada Media Grup, Jakarta
Rusli, Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
Rahardjo, Satjipto .2010. Ilmu Hukum. Alumni, Jakarta
Sofyan Andi dan Abd.Asis. 2014. Hukum Acara Pidana suatu Pengantar. Cetakan kedua. Prenadamedia Grup, Jakarta
Sudikno Mertokusumo. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, Yogyakarta
Wirjono Projodikiro. 1983. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sumur, Bandung
Refbacks
- There are currently no refbacks.