DIVERGENSI AMAR PUTUSAN DAN REALITAS EKSEKUSI DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Abstract

Studi ini membedah problematika eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkekuatan hukum tetap yang kerap kali kehilangan taringnya sehingga memunculkan istilah "macan kertas." Lemahnya daya eksekusi ini berakar pada beberapa kelemahan sistemik, seperti regulasi yang tidak memadai, tidak adanya lembaga eksekutorial khusus, hingga rendahnya kesadaran hukum pejabat TUN. Menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, riset ini menggali realitas sosiologi hukum tersebut melalui konfirmasi data lapangan. Informasi tersebut dihimpun secara langsung lewat wawancara terstruktur dengan Ketua, Hakim, dan Panitera pada PTUN Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan adanya divergensi antara amar putusan dan realitas pelaksanaan eksekusi. Berdasarkan data empiris yang diperoleh, dari 40 perkara yang telah diputus, hanya 15 perkara yang dilaksanakan secara sukarela oleh pejabat TUN. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi sistem eksekusi di PTUN, khususnya melalui revisi Pasal 116 Undang-Undang PTUN, pembentukan lembaga eksekutorial, serta penambahan aturan mengenai kewajiban pelaporan perkembangan eksekusi guna menjamin kepastian hukum. Penelitian ini memberikan konstribusi konseptual dengan menggambarkan secara komprehensif kekuatan hukum putusan PTUN terhadap realitas empiris berupa lemahnya pelaksanaan eksekusi.