TAFSIR SISTEMATIS TERHADAP KESAMAAN FAKTA DAN DASAR HUKUM DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DI INDONESIA
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Adi Nugroho, Susanti. “Naskah Akademis Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action),” December 2002, 1–206. Aurell, Prudencia, Richard Nathan Wijaya, Aubrey Hariman Halim, Mikael Simanungkalit, and Helidorus Chandera Halim. “Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Bantul.” Prosiding SENAPAS 2, no. 1 (June 1, 2024): 287–90. https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.167. “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Accessed February 10, 2025. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22class action%22&t_reg=2020. E. Sundari. Praktik Class Action Di Indonesia. Cetakan 1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015. Kalaij, Bernadetta Satyaayu Regitaningtyas, Sekar Sari Syaharani, Feren Thalita, and Santi Hapsari. “Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok Dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara.” Padjadjaran Law Review 11, no. 1 (2023): 92–104. https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1273. Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” Al’Adl VI (June 2014): 9–36. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (2002). Peter Mahmud Marzuk. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Purwadi, Hari. Gugatan Kelompok (Class Actions) Di Indonesia: Transplantasi Dari Tradisi Common Law Ke Suprasistem Budaya Masyarakat Indonesia. 1st ed. Surabaya: KITA Press, 2007. Rizaldi, Fahim Achmad, and PL Tobing. “Titik Singgung Penggabungan Gugatan Dengan Gugatan.” UNES Law Review 6 (February 12, 2024). Subekti, Trusto. “Penafsiran Sistematis Terhadap Konsep ‘Setiap Anak’ Berhak Untuk Mengetahui Orang Tuanya Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” Jurnal Dinamika Hukum 11 (February 2011): 96–102. Sudikno Mertokusumo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. Nomor 32 Tahun 2009, 1 (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pub. L. No. Nomor 41 Tahun 1999, 1 (1999).
Refbacks
- There are currently no refbacks.










