ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2020 DALAM PRESPEKTIF NEGARA DEMOKRASI

Halim Arrosyid Mahendra, Agus Riewanto

Abstract

ABSTRACT

This research aims to examine community participation in the 2020 Surakarta Mayoral Election with a Democratic State perspective and knowing the obstacles related to community participation. This legal study is a descrptive study of empiric law. The approach used is a qualitative approach. The data sources used consist of primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials with interview methods. Technical analysis used is Interactive Model Analysis methods. The results of the study indicate that community participation in the 2020 Surakarta Mayoral Election has decreased due to the co-19 pandemic, the lack of public response to the online system and the apathetic behavior of the people themselves. It is hoped that the socialization regarding the online mayoral election conducted by the KPU will innovate more so that people will become interested and willing to exercise their voting rights, and the community will be more adaptable to online activities so that the level of community participation will be high even in the midst of a pandemic.

Keywords

Community Participation; Mayor Election; Democracy Country

Full Text:

PDF

References

Journals:
Achmad Edi Subiyanto. 2020. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan
Demokrasi Indonesia, Jurnal Konstitusi, 17 (2), 3.
Ellya Rosana. 2016. Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal TAPIS, 12 (1), 38.
Indah Kusuma Dewi. 2016. Tinjauan Yuridis Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilih Dan
Frekuensi Mengikuti Sosialisasi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Berdasarkan
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 (Studi Di TPS 1 Dan TPS 2 Kelurahan Kadolo Kota
Baubau). Jurnal Hukum Volkgeist, 1 (1), 17.
Muslih, dkk. 2021. Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan
Demokratis. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1), 181.

Sriyana, Mardani. 2019. Fenomena Golongan Putih Pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun
2014 Di Kabupaten Kapuas. Jurnal Sociopolitico, 1 (1), 14.
Willy Tri Hardianto, dkk. 2022. Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Dalam
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 di
Kota Batu). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11 (2), 144.
Wolter Riung. 2019. Perilaku Pemilih PadaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 Kabupaten
Kepulauan Talaud Di Kecamatan Khusus Miangas. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 8 (3), 21.
Authored Books:
HB. Sutopo. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam
Penelitian. Surakarta: UNS Press
Miriam Budiardjo. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.
Jakarta: Raja Grafindo Persada
.Legal Documents
Wikipedia
(2020), Pemilihan Umum Wali Kota Surakarta 2020,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Surakarta_2020. Diakses
pada Tanggal 17 November 2021 Pukul 20:30 WIB.
Labib Zamani (2020), Tak Sesuai Target, Partisipasi Pemilih di Pilkada Solo Hanya 70,52 Persen,
https://regional.kompas.com/read/2020/12/16/18393651/tak-sesuai-target-partisipasipemilih-di-pilkada-solo-hanya-7052-persen.
Diakses
pada
Tanggal
1
Desember
2021
Pukul

14:29
WIB.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.