Relevansi Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
BUKU Ahmad. 2020. Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum. Jakarta: Grasindo. Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT. Suryandaru Utama. Janet V Denhardt, Robert B. Denhardt. 2015. The New Public Service: Serving, Not Steering. New York: Routledge. Larry Alexander. 1999. Constitutionalism, Philosophical Foundations. Cambridge: University Press. Lawrence M. Friedman. 2015. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System a Social Science Perspective). Bandung: Penerbit Nusa Media Bandung. Lili Rasjidi. 2007. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: PT. Ciyra Aditya Bakti. Marwan Mas. 2018. Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Depok: Raja Wali Press. Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali. JURNAL Aloysius R. Entah, 2016. Indonesia: Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Vol. 2. 2016. Ferry Irawan Febriansyah. 2017. Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 25, Februari 2017. Indah Sari. 2018. Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Vol. 9 No. 1, September 2018: 40-60. Martha Eri Safira. 2017. Law Is A Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Kodifikasia, Vol. 11 No. 1, 2017: 181-208. Nazaruddin Lathif. 2017. Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2017: 73-94. Nevey Varida Ariani. 2017. Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Maret 2017: 29 – 47. Oksimana Darmawan dan Okky Chahyo Nugroho. 2020. Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20 No. 2, Juni 2020: 245-258. HASIL PENELITIAN A. Hamid S. Attamimi. Disertasi: Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Jakarta: Universitas Indonesia. Neneng Tripuspita. 2015. Artikel Seminar Nasional: Peningkatan pendidikan Hukum dalam Upaya Penguatan Karakter Mahasiswa (Studi kasus di STIKP Pasundan Cimahi). Bandung: Program Studi PKn Sekolah Pascasarjana UPI. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Sadar Hukum dan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Refbacks
- There are currently no refbacks.