Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dikaitkan dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan)
Abstract
This study aims to find out how far Law Number 7 of 2017 on General Elections has guaranteed the representation of women in the Indonesian Parliament in 2019 and what are the obstacles faced by women in the 2019 legislative elections. The results show that the representation of women in Indonesian Legislative Assembly seats had not reached 30% according to the UN minimum limit, due to many obstacles experienced by women in the 2019 election. The main obstacle experienced by many women, include : (1) got cheated but doesn’t know how to report it; (2) financially incapable; and (3) women only used as a complement to political party nomination quota. The way to achieve 30% representation that must be done is to reform Law Number 7 of 2017 concerning Elections. These reforms are carried out by adding articles or replacing articles so that in each electoral system, parties, nominations, campaigns, voting and vote counting have elements of affirmative action in them. Besides, a party nomination system is needed to be carried out openly.
Keywords : women’s political representation; affirmative action; 2019 elections.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi. 2001. Menjauhi Demokrasi Kau Penjahat :Belajar dari Kekeliruan Negara Lain. Bandung : Mizan.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
Jurnal
Orzya Puspa. 2018. Optimalisasi Kuota Perempuan di Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22.24/PUU-VI/ 2018. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 2 nomor 1.
Rizki Priandi dan Kholis Roisah. 2019. Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalm Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan. Volume 1 Nomor 1.
Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat.
Internet
Perludem. Empat Rekomendasi Perludem untuk Evaluasi Pemilu 2019. http:// perludem.org/2019/04/24/empat-rekomendasi-perludem-untuk-evaluasi- pemilu-2019/ diakses pada 4 Februari 2020 pukul 08.00.
Refbacks
- There are currently no refbacks.