ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM KAITANNYA DENGAN PENGUATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
Abstract
ABSTRAK
Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam kaitannya dengan penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan produk hukum desa serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari peraturan perundang-undangan yang memengaruhi peran BPD dalam pembentukan produk hukum desa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat dekriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekuder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode deduksi. BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan desa, namun peran BPD dalam membentuk produk hukum tersebut belum kuat sebab belum terdapat kewajiban bagi BPD untuk membentuk produk hukum desa serta pergeseran kedudukan BPD menyebabkan legitimasinya kurang kuat dalam membentuk peraturan desa. Selain itu, dari beberapa peraturan perundang-undangan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi peran BPD dalam membentuk peraturan desa.
Kata Kunci : Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.
ABSTRACT
This legal research examines and analyzes Law Number 6 of 2014 concerning Villages in relation to strengthening the role of Village Consultative Body (BPD) in the formation of village legal products as well as supporting factors and inhibiting factors of legislation that affect the role of BPD in the formation of village legal products. This research is a normative research, descriptive in nature, using legislation and conceptual approaches, using primary legal materials and legal legal materials, legal material collection techniques using library studies and analyzed by deduction method. BPD is a village institution that has a legislative function that is forming village regulations, but the role of BPD in forming legal products is not yet strong because there is no obligation for BPD to form village legal products and shifting the position of BPD causes its legitimacy to be less powerful in forming village regulations. In addition, from several laws and regulations there are supporting and inhibiting factors that influence the role of BPD in forming village regulations.
Keywords : Villlage, Village Consultative Body, Village Regulation.
Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam kaitannya dengan penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan produk hukum desa serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari peraturan perundang-undangan yang memengaruhi peran BPD dalam pembentukan produk hukum desa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat dekriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekuder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode deduksi. BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan desa, namun peran BPD dalam membentuk produk hukum tersebut belum kuat sebab belum terdapat kewajiban bagi BPD untuk membentuk produk hukum desa serta pergeseran kedudukan BPD menyebabkan legitimasinya kurang kuat dalam membentuk peraturan desa. Selain itu, dari beberapa peraturan perundang-undangan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi peran BPD dalam membentuk peraturan desa.
Kata Kunci : Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa.
ABSTRACT
This legal research examines and analyzes Law Number 6 of 2014 concerning Villages in relation to strengthening the role of Village Consultative Body (BPD) in the formation of village legal products as well as supporting factors and inhibiting factors of legislation that affect the role of BPD in the formation of village legal products. This research is a normative research, descriptive in nature, using legislation and conceptual approaches, using primary legal materials and legal legal materials, legal material collection techniques using library studies and analyzed by deduction method. BPD is a village institution that has a legislative function that is forming village regulations, but the role of BPD in forming legal products is not yet strong because there is no obligation for BPD to form village legal products and shifting the position of BPD causes its legitimacy to be less powerful in forming village regulations. In addition, from several laws and regulations there are supporting and inhibiting factors that influence the role of BPD in forming village regulations.
Keywords : Villlage, Village Consultative Body, Village Regulation.
Full Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.
