ANALISIS TERHADAP FUNGSIONALISASI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK
Abstract
ABSTRACT
This legal writing analyzes and examines the problem about the functionalization of Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) in the protection of children’s constitutional rights. This legal writing belongs to the type of normative legal research with legislative approach, historical approach, and case approach. The legal source consist of primary legal material and secondary legal material. The technique of data collection is done by study of literature and the technical analysis is done by the syllogistic deduction method. The results showed that the KPAI in the state institutional structure acts as a supervisory institution whose purpose was not to overlap with existing state institutions. The supervisory role held by KPAI has become important because existing institutions are not able to carry out their duties properly. The implications of KPAI’s functionalization in protecting the constitutional rights of children can be seen through KPAI’s work achievements for the last 2 (two) years, namely in 2018 until 2019. Judging for these 2 (two) years, KPAI has carried out its duties well as an independent human rights enforcement supervisory institution especially children in Indonesia.
Keywords : KPAI’s Position, KPAI’s Functionalization, Children’s Constitutional Rights
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai fungsionalisasi Komisi Perllindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam perlindungan hak konstitusional
anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, serta dengan teknis analisis yaitu metode deduksi silogisme. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, KPAI dalam struktur kelembagaan negara berperan sebagai lembaga pengawas agar kewenangannya tidak tumpang tindih dengan lembaga negara yang telah ada sebelumnya. Peran pengawasan yang dipegang KPAI pun menjadi penting dikarenakan lembaga negara yang sudah ada tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kinerja KPAI dalam perlindungan hak konstitusional anak kemudian dapat diukur melalui capain kerja KPAI selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Menilik selama 2 (dua) tahun tersebut, KPAI telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai lembaga independen pengawas penegakan perlindungan hak anak.
Kata Kunci: Kedudukan KPAI, Fungsionalisasi KPAI, Hak Konstitusional Anak
This legal writing analyzes and examines the problem about the functionalization of Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) in the protection of children’s constitutional rights. This legal writing belongs to the type of normative legal research with legislative approach, historical approach, and case approach. The legal source consist of primary legal material and secondary legal material. The technique of data collection is done by study of literature and the technical analysis is done by the syllogistic deduction method. The results showed that the KPAI in the state institutional structure acts as a supervisory institution whose purpose was not to overlap with existing state institutions. The supervisory role held by KPAI has become important because existing institutions are not able to carry out their duties properly. The implications of KPAI’s functionalization in protecting the constitutional rights of children can be seen through KPAI’s work achievements for the last 2 (two) years, namely in 2018 until 2019. Judging for these 2 (two) years, KPAI has carried out its duties well as an independent human rights enforcement supervisory institution especially children in Indonesia.
Keywords : KPAI’s Position, KPAI’s Functionalization, Children’s Constitutional Rights
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai fungsionalisasi Komisi Perllindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam perlindungan hak konstitusional
anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, serta dengan teknis analisis yaitu metode deduksi silogisme. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, KPAI dalam struktur kelembagaan negara berperan sebagai lembaga pengawas agar kewenangannya tidak tumpang tindih dengan lembaga negara yang telah ada sebelumnya. Peran pengawasan yang dipegang KPAI pun menjadi penting dikarenakan lembaga negara yang sudah ada tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kinerja KPAI dalam perlindungan hak konstitusional anak kemudian dapat diukur melalui capain kerja KPAI selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Menilik selama 2 (dua) tahun tersebut, KPAI telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai lembaga independen pengawas penegakan perlindungan hak anak.
Kata Kunci: Kedudukan KPAI, Fungsionalisasi KPAI, Hak Konstitusional Anak
Full Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.
