ANALISIS SIFAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF PROFESIONALISME BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Maura Ovi, , Isharyanto

Abstract

This thesis aims to analyze the correlation of Honorary Board of Organizer(DKPP) of elections's verdict, which is final and binding with good governanceembodiment by professionalism’s perspective of bureaucracy and public serviceand identify implication of DKPP’s verdict toward good governance embodiment.The type of this research is normative legal research which has descriptivemethod. Based on author’s research results show that the DKPP’s verdict is pointout the correlation with good governance implementation by the concept of goodgovernance include of principles and purpose of good governance and instituteprofessionalism concept include of professionalism characteristics of institute.Implication of DKPP’s verdict defined that there are actualization for the purposeand principle of general election, manifesting of good governance objective, andfulfillment of bureaucracy and public service indicators that give priority to publicservice principles.

Keywords

Sifat Putusan DKPP, Profesionalisme Lembaga, Birokrasi dan Pelayanan Publik, GoodGovernance

Full Text:

PDF

References

BUKU

Abdul Halim, 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaandan Pengeluaran Pemerintah, Jakarta : Selemba Empat.

Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta : Gadjahmada University Press.

Agung Kurniawan. 2005. Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta :Pembaruan.

Cholisin, 2007. Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science), Jakarta : PT. Raja Grafindo.

International IDEA, 2006. Electoral Management Design: The International IDEA Handbook. Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Jimly Asshidiqie, 2013. Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, Jakarta : Raja Grafindo.

Moeljarto Tjokrowinoto. 2001. Birokrasi Dalam Polemik, Yogyakarta : Pustaka Pelajar & Pusat Studi Kewilayahan.

Publikasi Ilmiah

Abdullah Karim, Dede Damaiyanto, 2015. “Profesionalisme Aparatur Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”, Jurnal AdministrativeReform, Volume 3 Nomor 1.

Abd Rahim H Jangi, 2017. “Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum”, Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Rahman Yasin, 2019. “Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas”, Jurnal Etika dan Pemilu DKPP, Volume 5 Nomor 1.

Ridho Harta, Bambang Agus Diana, 2017. “Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan”, Jurnal Manajemen PelayananPublikUniversitasPadjajaran, Volume 1 Nomor 1.


Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

Peraturan DKPP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.


Internet

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2020. “DKPP Berhentikan Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik”, https://dkpp.go.id/dkpp-berhentikan-anggota-kpu-ri-evi-novida-ginting-manik/(diakses pada tanggal 1 Maret 2021 pukul 17.05 WIB).

DOI: https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.50816

Refbacks

  • There are currently no refbacks.