OPTIMALISASI PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNMENT PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Andina Elok Puri Maharani, Fredyta Prehantoro

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD = The Villager Consultative Council) is democratic institution in a village. Since the law of Number 6 Of 2014 about village is applied, the position of The Villager Consultative Council has government function. The members of The Villager Consultative Council is representative of peoples of the village based on representation of the region which has been applied by the conference.

From the result of the research and the discussion, a conclusion could be drawn that the role of The Villager Consultative Council in supervising government village to achieve good government exist in Pasal 55 and Pasal 73 The Law Number 6 of 2014 about village. That the role of Badan Permusyawaratan Desa is discussing and approving Rancangan Peraturan Desa with the Village Chief, accommodating and distributing peoples’ aspiration, supervising the Village Chief’s performance and forming Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa with the Village Chief.

Keywords

The Villager Consultative Council, BPD, Village

Full Text:

PDF

References

Buku

Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a. 2009. Republik Desa Pergulatan Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. Bandung : Alumni.

Azam Awang. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

I Nyoman Beratha.1982. Desa Masyarakat Desa dan Pembanguan Desa. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia.

Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Grasindo.

HAW Widjaja. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Rozali Abdullah. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sumarto Hetifa Sj. 2003.Partisipasi dan Good Governance.Bandung : Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Jorawati Simarmata and Damai Magdalena. 2015. Position and Role of Village Regulation In The Frame of Village Autonomy Based of The Law Numbers 6 Of 2014 On Village and Other Related Laws and Regulations. Indonesian Journal of Legislation Vol 12 No 3 Page 319-328.

T. Yuliana Fadillah dan R.M. 2013.Amim.Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah Vol 11 No 2 Halaman 111-116.

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas Pemerintahan Yang Baik

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

DOI: https://doi.org/10.20961/respublica.v1i2.46872

Refbacks

  • There are currently no refbacks.