ANALISIS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERKAIT PERSYARATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) TERHADAP HAK POLITIK MASYARAKAT ADAT
Abstract
The purpose of this study is to determine the problems faced by Indigenous Peoples on Electronic Resident Identity Cards (e-KTP) as a condition in exercising their right to vote in general elections and their resolution. The results showed that article 348 paragraph (9) has the potential to eliminate the suffrage of indigenous peoples who are constrained by recording e-KTPs because they live in remote areas. The article was then submitted for constitutional testing to the Constitutional Court and decided in the Constitutional Court Decree Number 20/PUU-XVII/2019 that article 348 paragraph (9) contradicted the constitution. The issuance of this decision cannot immediately resolve the problems of indigenous peoples in guaranteeing their right to vote. Affirmative Action is a solution in solving these problems in the form of policies such as changing perspectives and approaches in identifying barriers to voting rights, synchronizing population data and granting NIK to indigenous peoples.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. Putra M. Zen, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5482/font-size1- colorff0000baffirmative-actionpolicybfontbrperlakuan-khusus-atau-belas- kasihan, diakses pada 22 Februari 2020
Andi Aco Agus. 2017. “Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum di Indonesia”. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM. Tahun 2017.
Aprista Ristyawati. 2019. “Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019”. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 2 No. 2.
Dahlan Thaib. 1993. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Jakarta: Liberty.
Farahdiba Rahma Bachtiar. 2014. “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Refresentasi”. Jurnal Politik Profetik. Vol. 3, No. 1
Glery Lazuardi, https://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/28/mk-kabulkan- sebagian-uji-materi-uu-pemilu-termasuk-soal-ktp-elektronik diakses pada 15 Februari 2020
Kaelan. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Laporan Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (dipublikasikan)
Majda El-Muhtaj. 2005. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia : Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Kencana.
Miriam budiardjo. 1999. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Ni’matul Huda dan Imam Nasef. 2017. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Siti Khikmatul Rizqi. 2018. “Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA 2017 di Kabupaten Yalimo, Papua, Indonesia”. Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan. Vol. 11 No.1. Mei 2018.
Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
Topo Santoso, Didik Supriyanto. 2004. Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi. Jakarta: Murai Kencana.
Yayan Hidayat, http://www.aman.or.id/2018/04/sengkarut-pemilu-2019-1-juta-masyarakat-adat-terancam-hak-pilih/ diakses pada 10 Oktober 2019
Refbacks
- There are currently no refbacks.