OPTIMALISASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PRODUK HUKUM DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Fahrudin Ari Wibowo, Andina Elok Puri Maharani

Abstract

This research aims to find out the Role of Village Consultative Department in Making Village Law Products after the validation of The Villages Act No. 6 of 2014, and the problem in implementing the Role of Village Consultative Department in Making Village Law Products in Makamhaji Village and Pucangan Village, Kartasura, Sukoharjo.

This research is descriptive empirical law research. The types of data used are primary data and secondary data. The primary source used is a direct interview with the participant. Secondary data sources are literature, legislation, journals, articles and materials from the internet and other related sources. The data collection technique used is a field study by going directly to the object of research and literature study to obtain a theoretical basis.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the implementation of the Village Consultative Department’s role in making Village Law Products had not been carried out maximally, the staff of the Village Consultative Department were still passive and limited to discussing and approving the draft Village Regulation. The Village Consultative Department in making Village Regulations also experienced various problems.

Keywords

Village Law Product; BPD; Village Government; Village Governance; Village Regulations

Full Text:

PDF

References

Hanif Nurcholis. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemeritahan Desa.

Jakarta : Airlangga.

Sulismadi, Wahyudi, Ihyaul Ulum and Salahudin. 2017. “The implementation of Electronic government-based village governance in village autonomy era-min”. International Journal of Current Research Vol. 9, Issue, 02, pp.46982-46991, Februari 2017. https://www.researchgate.net/publication/316037738

Khaeril Anwar. 2015. “Hubungan Kerja antara Kepala Desa dengan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

tentang Desa”. Jurnal IUS Vol. III Nomor 8 Agustus 2015. Mataram : Unversitas Mataram

Maria Madalina, dkk. 2018. Pengelolaan Dana Desa dalam Teori dan Praktik.

Surakarta : CV. Indotama Solo

Rifqi Muhammad, 2008. Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Auditor Dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan, Jurnal Fenomena, Univervitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.

Andriyani Yesy, 2016. Profesionalisme Kerja Pegawai dalam Penyelenggaraan

Administrasi Pelayanan Publik di Kecamatan Samarinda Utara Kota

Prihantoro Agung, 2012. Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja, Dan Komitmen, Volume 8 Nomor 12, Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah.

Kalangi Roosje, 2015. Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kinerja Aparat Sipil Negara Di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 2 Nomor 1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Ipdn) Kampus Sulawesi Utara.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan

Permusyawaratan Desa

DOI: https://doi.org/10.20961/respublica.v3i3.45672

Refbacks

  • There are currently no refbacks.