PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TRANSGENDER DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Dyan Mardika Wati, Jadmiko Anom Husodo

Abstract

This research aims to find out more about the importance of providing protection to transgender as Indonesian citizens. Learn more about legal protection of transgender and how it is implemented. The research method used is a normative or legal research that is prescriptive with approach of Legal Approach and Case Approach which uses primary legal material that is legislation and secondary legal material is books, journals and other sources that are still relevant to this research. The results of the research can be seen that the legal protection as citizens of Indonesia from discrimination is already running but not maximized, this is because transgender at this time still get unpleasant behavior. Constraints to the transgender protection are the absence of a firm stance from the government in addressing the issue of protection to transgender, the absence of a legal regulation made specifically for transgender conditions and indifferent to transgender society.

Keywords

Law; Legal Protection; Transgender; Human Rights

Full Text:

PDF

References

Muhammad Nurkhoiron. 2015. Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.

Rhona K.M. Smith., Dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Rita Damayanti. 2015. Pandangan Transgender Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia Di Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.

Katie Koch & Richard Bales. 2008. ”Transgender Employment Discrimination”. UCLA Women’s Law Journal, 17 (2). University of California. Hal. 244.

Muhammad Jailani. 2011. “Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran Ham Berat di Indonesia”. Jurnal Syiar Hukum VOL. XIII. NO. 1. Fakultas Hukum UNISBA. Hal. 83.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 1948.

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. 1966.

Kovenan Hak-Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. 1966.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Agus Setyadi. 2018. Larang LGBT Kerja di Salon, Bupati Mawardi: Sosialisasi 1 Bulan. https://news.detik.com/berita/d-3865020/larang-lgbt-kerja-di-salon bupati- mawardi-sosialisasi-1-bulan diakses pada 11 Mei 2018 pukul 17.33 WIB.

Kristian Erdianto. 2016. “Diskriminasi Kelompok LGBT dan Pemerintah yang Tutup Mata”. https://nasional.kompas.com/read/2016/08/21/23055511/diskriminasi. kelompok.lgbt.dan.pemer ntah.yang.tutup.mata diakses pada 4 April 2018 pukul 15.40).

Mansur AM. 2017. Sempat Dilarang, Transgender dan Kelainan Seksual Bisa Lamar di Sini. http://makassar.tribunnews.com/2017/09/14/cpns-2017 sempat- dilarang-transgender-dan-kelainan-seksual-bisa-lamar-di-sini-ada-1000- formasi?page=all diakses pada tanggal 11 Mei 2018 pukul 22:02 WIB.

DOI: https://doi.org/10.20961/respublica.v2i1.45493

Refbacks

  • There are currently no refbacks.