IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KERANGKA DEMOKRASI LOKAL (STUDI KEGAGALAN PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO)

Chintya Amelia Syaranamual, Achmad Achmad

Abstract

This legal writing examines how the development process in the Gedangan village, Grogol sub-district, Sukoharjo district in the concept of local democracy. Second, how the impact of the failure of the process of conducting village head elections for village government and citizens of Gedangan Village.This research is using descriptive empirical research method and qualitative approach. Primary and secondary data sources are used in this study as types and data sources of the research. Data collection techniques that are used are interviews, observation, and literature study. Based on the research results, it shows that the failure of the Village Head election process in Gedangan Village was motivated by several factors. Firstly in the stage of the implementation of village head election 2016 Gedangan village community does not believe in the system of execution of additional selection and written tests at the district level because the implementation is not democratic and transparent so that people reject the results of additional selection and written tests at the district level. Second, the majority of the village head election committee resigned. Thirdly, the Village Consultative Body (BPD) in the deliberative meeting took the position to revoke the mandate of the Village Head committee so that the election of the Village Head ceased in the preparation stage.

Keywords

Village Head Election, Failure of Village Head Election, Local Democracy

Full Text:

PDF

References

Buku:

Bagir Manan. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat studi hukum FH UII

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta

Lexy J. Moleong, 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

Suharizal. 2012. PEMILUKADA: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang. Jakarta: Rajawali Pers

HAW Widjaja, 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal:

Suharizal. 2010, Jurnal Konstitusi :Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah. Jakarta: Artikel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Rudiadi, Ratna Herawati, 2017, Jurnal Law Reform :Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa. Volume 13, Nomor 1, Fakultas Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 112 Tahun 2014 yang tentang pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa

DOI: https://doi.org/10.20961/respublica.v2i1.45475

Refbacks

  • There are currently no refbacks.