Dinamika Kewenangan antara Lembaga Negara dan Otorita Ibu Kota Nusantara: Analisis Yuridis UU Nomor 21 Tahun 2023
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arliman, L. (2024). TEORI ORGAN NEGARA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA. Ensiklopedia Of Journal, 312-317.
Ahliyan, Y. (2022). Political Will Sistem Otorita IKN (IKN) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 . Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 245-262.
Al-Hamid, S. A., Firmansyah, A. A., & Khoiriah, S. (2023). KEDUDUKAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA. Jurnal Hukum & Pembangunan, 741-766.
Amal, B., & Sulistyawan, A. Y. (2022). DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM. Masalah-Masalah Hukum, 346-354.
Arafat, Y., & Fawaid. (2025). Problematika Kedudukan Dan Kewenangan Otoritas Ibu Kota . Jurnal Hukum POSITUM, 184-206.
Asiyah, M. R., & Budiman, H. (2025). Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Implementasi Otonomi Daerah. Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 73–87.
Aziz, M. R. (2023). Peran dan Implementasi DPR Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita IKN. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 148-167.
Azizah, A. N., Arifin, M. Y., & Reza, F. S. (2026). Testing the Constitutional Legitimacy of the Indonesian Capital City: A Historical and Comparative Analysis with the Putrajaya Model in Malaysia. HORIZON PUBLIC LEGAL STUDIES JOURNAL, 1-10.
Fahira, Y. (2025). Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia. Jurnal Media Akademik (JMA), 1-14.
Fikry, A. H. (2022). DISKURSUS PRINSIP NEGARA HUKUM DEMOKRASI ATAS PERMASALAHAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 609-619.
Fudin, H. (2022). Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara MPR dan MK. Jurnal Konstitusi, 202-224.
Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). KONSTITUSIONALITAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA SEBAGAI BENTUK PEMERINTAHAN DAERAH. Majalah Hukum Nasional, 69-87.
Kurniawan, D. (2025). Otorita IKN dalam Status Kelembagaan dan Hubungan Pembagian Kekuasaan Pusat dengan Daerah. Jurnal Konstitusi, 178-205.
Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 183-207.
Nurdin, M. R. (2022). Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara. Lex Renaissance, 617-633.
Pariyetmi, P. (2024). PRINSIP CHECK AND BALANCES TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA DALAM UU NO. 21 TAHUN 2023 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTURIYĀH . Skripsi, 1-111.
Purba, R. T., Safitri, D., & Anindhita, W. (2023). PENGARUH TERPAAN BERITA IBU KOTA NEGARA (IKN) DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM TERHADAP SIKAP MAHASISWA. Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 43-50.
Putri, Shania Vivi Armylia. PROBLEMATIKA YURIDIS PEMBENTUKAN BADAN OTORITA IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI KONSEP PEMERINTAH DAERAH. Leuser: Jurnal Hukum Nusantara 1.2 (2024): 50-58.
Qairi, R. D. (2025). Pembangunan IKN: Kajian Kritis pada Model Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan. Journal of Governance and Policy Innovation, 1-10.
Sadiawati, D., Setiadi, W., & Hanggawan, M. F. (2025). Menerapkan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945: Diskursus tentang Konstitusionalitas Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 35-48.
Said, A. R., & Ahmad, S. (2024). Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia . Binamulia Hukum, 361-376.
Satriya, C. A. (2022). MODEL PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP LEMBAGA OTORITA IBUKOTA NUSANTARA. Majalah Hukum Nasional, 147-162.
Setiawan, R. (2026). Analisis Yuridis Kedudukan Otorita IKNsebagai Pemerintahan Daerah Khusus dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. CLJ: Contemporary Law Journal, 56-62.
Siregar, M. A., Lubis, J. N., Siregar, P. G., & Sitompul, N. S. (2025). Dinamika Check dan Balance antar Lembaga Negara di Indonesia pada Masa Periode Kedua Presiden Jokowi. Journal of Contemporary Law Studies, 365-372.
Supriyonohadi, & Nuryuaningdiah, A. P. (2025). Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Ketatanegaraan dan Dampaknya terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. SHARE Journal: Studi Hukum Keuangan Negara/Daerah, 11.
Tenritatta, A., Marsuni, L., & Reza, F. S. (2025). Analisis Hukum Penyelenggaraan Otoritas Ibu Kota Nusantara Berdasarkan. LEGAL DIALOGICA, 1-25.
Thoriq, A. R., & Rahman, H. A. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM OTORITA IBU KOTA NUSANTARA. Esensi Hukum, 87-99.
Wibowo, T. A. (2022). Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Negara. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 213-226.
Hernoko, A. Y. (2010). Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Kencana.
Adibin, F., Fulthoni, & Fakhri, M. (2005). Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
Asshiddiqie, J. (2003). Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat. Jakarta: Yarsif Watampone.
Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Asshiddiqie, J. (2020). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Prenada Media.
Halina, L. (1996). Historical dictionary of Poland, 966-1945. New York: Bloomsbury Publishing.
Hernoko, A. Y. (2010). Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Kencana.
Mahfud, M. (2009). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Mayer, H., Sager, F., Kaufmann, D., & Warland, M. (2017). The Political Economy of Capital Cities. London: Routledge.
Nugraha, H. S. (2024). ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA. Samarinda: Fakultas Hukum Universitas Samarinda.
Ridwan, H. (2018). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Rosenbloom, D. H. (2022). Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector. London: Routledge.
Vile, M. (1998). Constitutionalism and the Separation of Powers. Oxford: Clarendon Press.
Yatim dalam Richard Marshall, (2003). Emerging Urbanity, Global Urban Projects in the Asia Pacific Rim, London and New York: Spoon Press (Taylor and Francis Group).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara;
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024;
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 135.1/2520/SJ tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Wilayah Ibu Kota Negara
Refbacks
- There are currently no refbacks.








