Upaya Penguatan Pengawasan Terhadap Hakim Kosntitusi Untuk Memastikan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Abstract

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Upaya penguatan pengawasan Hakim Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum ini memandang hukum sebagai seperangkat kaidah dan norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, konsep ini akan difokuskan pada Peninjauan atau melakukan penelitian tentang perkembangan norma pengawasan hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan artinya dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti, pendekatan kasus artinya dilakukan terhadap kasus atau perkara yang terkait dengan beberapa putusan MK yang berimplikasi terhadap kewenangan pengawasan KY, dan pendekatan konseptual bertolak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya penguatan pengawasan Hakim Konstitusi melalui lembaga eksternal karena terhambat oleh beberapa putusan MK yang menyatakan KY tidak memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawasan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi yang menjawab kebutuhan kewenangan lembaga eksternal dalam pengawasan Hakim Konstitusi agar tercipta mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif dan efektif, dengan melibatkan unsur eksternal yang independen, sehingga dapat menjaga independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi.