KEWAJIBAN NOTARIS MENYAMPAIKAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN KEPADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Prastiwi Wahyuningrum

Abstract

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa yang diduga menggunakan transaksi keuangan mencurigakan, mengetahui dan menganalisis kendala kendala Notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan juga untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Penelitian ini adalah penelitian sosiolegal research, yang bersifat deskriptif. Sumber data berasal dari data primer, data sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengambilan sampel Non Probability Sampling, dengan memakai purposive sampling (sempel bertujuan). Metode analisis data dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip mengenali pengguna jasa sudah diterapkan oleh Notaris Kota Surakarta, namun Notaris tidak dapat menerapkan pemantauan transaksi keuangan disebabkan tidak ada aturan yang memberi kewenangan bagi Notaris untuk menerapkan pemantauan transaksi keuangan, kendala-kendala yang dihadapi Notaris dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan antara lain : Tidak adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai kewajiban Notaris melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan tidak mempunyai bekal ilmu dan kemampuan untuk mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk transaksi oleh kliennya. Perlindungan Hukumnya sangat diperhatikan, Jaminan perlindungan tersebut telah diberikan pada saat pelaporan. Dengan demikian pemberian perlindungan tersebut diberikan sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Secara materiil, pengaturan mengenai perlindungan bagi korban dan saksi tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor  8 Tahun 2010 tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik tetapi juga perlindungan hukum yang berupa perlindungan kepada pelapor dan saksi dari adanya gugatan atau tuntutan baik.

Kata Kunci : Pelapor; Transaksi Keuangan Mencurigakan; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.