ANALISIS KEBERADAAN LETTER C SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PENJAMINAN KREDIT BANK DENGAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 K/TUN/2013)

Diyas Mareti Riswindani, Isharyanto ,

Abstract

Abstract 

This article aims to identify and analyze the existence of letter c as proof of ownership of land rights used as bank credit guarantee with the imposition of mortgage rights. This research is normative. The data source comes from secondary data. Methods of data collection using literature study. Methods of data analysis using several stages ranging from grouping, selecting data obtained from case studies, then associated with the theories, principles, and rules of law derived from literature studies. The results of this study include 1) Legal consequences for landowners who still have letter C if the land will be guaranteed credit of mortgages that is granted credit with land guarantee has not been certified binding of Letter of Credit Recognition as a credit agreement and then made Power of Attorney Charging Rights Dependency in front of notary / PPAT. The document is used by the creditor as the basis for the binding of guarantee in the form of Deed of Burden of Mortgage which will be registered to obtain the Certificate of Mortgage Right. Land that has not been certified can be used as collateral by borrowers who want to borrow some money. In the event of default, what can be done to resolve it is by non litigation road. In the case of credit guarantees in the form of immovable property such as land, it is preferable that the guaranteed land is certified soil, it is very important to avoid losses and in the process of binding of guarantee 2) Legal protection of the creditor holders of title to the land with the status of letter C based on the policy of the government to the bank as the creditor to provide opportunity to the debtor in the case of the provision of guarantee while still accepting the guarantee of property rights has not been certified is indeed a joyous thing for the community, but on the other hand the guarantee of uncertified property rights that are not burdened the mortgage the actions of banks as creditor who pay less attention to prudential principal banking. Bank as a creditor lacks legal protection and loses his preferential right to the guarantee of unsecured property rights submitted by the debitor to the bank if it turns out in the future the debitor defaults.

Keywords : letter c; credit guarantee; mortgage rights; creditor; debitor.     

Abstrak 

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan letter c sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang digunakan sebagai penjaminan kredit bank dengan pembebanan hak tanggungan. Penelitian ini bersifat normatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari mengelompokkan, menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kasus, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini antara lain 1) Akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik tanah yang masih memiliki letter C apabila tanahnya akan dilakukan jaminan kredit hak tanggungan yaitu pemberian kredit dengan jaminan tanah belum bersertifikat dilakukan pengikatan Surat Pengakuan Hutang sebagai perjanjian kredit kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di hadapan notaris/PPAT. Dokumen tersebut dipergunakan kreditur sebagai dasar dibuatnya pengikatan jaminan dalam bentuk Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang kemudian akan didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan. Tanah yang belum bersertifikat dapat dijadikan jaminan oleh debitur yang ingin meminjam sejumlah uang. Bila terjadi wanprestasi, yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan jalan non litigasi. Dalam hal jaminan kredit berupa benda tak bergerak seperti halnya tanah, sebaiknya tanah yang dijaminkan adalah tanah yang sudah bersertifikat, hal ini sangatlah penting untuk menghindari dari kerugian dan dalam proses pengikatan jaminan 2) Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan terhadap tanah berstatus letter C berdasarkan kebijakan dari pemerintah pada bank selaku kreditur untuk memberi kesempatan pada debitur dalam hal penyediaan jaminan dengan tetap menerima jaminan hak milik belum bersertipikat ini memang merupakan hal yang menggembirakan bagi masyarakat, tetapi disisi lain jaminan hak milik yang belum bersertifikat yang tidak dibebani hak tanggungan tersebut ternyata merupakan tindakan bank selaku kreditur yang kurang memperhatikan prudential principal banking. Bank selaku kreditur kurang mendapatkan perlindungan hukum serta kehilangan hak preferencenya terhadap jaminan yang hak milik yang belum bersertipikat yang diserahkan oleh debitur pada bank apabila ternyata dikemudian hari debitur wanprestasi.

Kata Kunci : letter c; jaminan kredit; hak tanggungan; kreditur; debitur.

Full Text:

Ms Word

Refbacks

  • There are currently no refbacks.