Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif
Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif (E-ISSN: 2598-019X) has been published by the Center for Regional Information and Development (PIPW) under the Institute for Research and Community Service (LPPM) Universitas Sebelas Maret Indonesia. It contains scientific articles that contain original work and have novelty or scientific contribution in the scope of regional development and participatory planning. Region journal has been accredited by National Journal Accreditation (ARJUNA) or Sinta (Science and Technology Index), Managed by Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Indonesia with 2nd Grade (Peringkat 2, Sinta score 2) since Volume 20 (1) 2025 according to the Decree of the Directorate General for Research and Development, Ministry of Higer Education, Ministry of Higher Education, Science, and Technology Indonesia No. 295/C/C3/KPT/2026. Region also indexed by DOAJ, ICI World of Journals and Garuda (Indonesian digital reference from Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Indonesia). Region journal is published twice a year in January and July. Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif receives scientific articles in fields relevant to urban and regional development issues. The articles submitted will be evaluated and adjusted according to the journal writing format by the Editorial Board.
Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret
Authors who publish with this journal agree to the following terms: The copyright of the accepted for publication articles shall be assigned to REGION as the publisher of the journal. The intended copyright includes the rights to publish articles in various forms (including reprints). REGION maintain the publishing rights of the published articles. Authors are permitted to republish or disseminate published articles by sharing the link/DOI of the article at REGION. Authors are allowed to use their articles for any legal purposes deemed necessary without written permission from REGION with an acknowledgement of initial publication to this journal. REGION is an open-access journal in accordance with the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0
Copyright (c) 2026 Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Satu dekade urbanisasi Tangerang Raya: Analisis perubahan lahan terbangun menggunakan NDBI dan bahaya kekeringan
Tangerang Raya, yang mencakup Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, mengalami urbanisasi pesat dalam satu dekade terakhir yang mendorong perluasan area terbangun secara signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan area terbangun dari tahun 2014–2023 menggunakan indeks NDBI (Normalized Difference Built-up Index) serta mengidentifikasi keterkaitannya dengan tingkat bahaya kekeringan. Metode penelitian mengombinasikan analisis spasial citra satelit Landsat 8 OLI USGS dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk penyusunan peta bahaya kekeringan berdasarkan variabel penggunaan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Integrasi AHP dan analisis spasial digunakan untuk mengidentifikasi tipologi hubungan antara bahaya kekeringan dengan pertumbuhan lahan terbangun. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan area terbangun yang masif. Luas area terbangun pada kelas permukiman padat meningkat lebih dari 120% antara tahun 2014-2023, berdasarkan rerata Kawasan Perkotaan Tangerang Raya. Pertumbuhan ini terjadi terutama di kawasan perkotaan dan sepanjang jaringan infrastruktur utama, yang meluas hingga wilayah pinggiran. Pertumbuhan terpadat terjadi di Pamulang, Pondok Aren, Ciputat, Larangan, dan Ciledug, serta wilayah Pagedangan, Sindang Jaya, dan Tigaraksa di Kabupaten Tangerang. Pertumbuhan tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan indeks bahaya kekeringan, sehingga diperlukan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko di Tangerang Raya. A decade of urbanization in Greater Tangerang: Mapping built-up land change using the Normalized Difference Built-up Index (NDBI) and drought hazards Greater Tangerang, comprising Tangerang City, South Tangerang City, and Tangerang Regency, has experienced rapid urbanization over the last decade, resulting in significant expansion of built-up areas. This study aims to analyze changes in built-up land between 2014 and 2023 using the Normalized Difference Built-up Index (NDBI) and to examine their relationship with drought hazard levels. The research combines spatial analysis of Landsat 8 OLI imagery obtained from the United States Geological Survey (USGS) with the Analytical Hierarchy Process (AHP) to develop a drought hazard map based on land use, slope, soil type, and rainfall variables. The integration of AHP and spatial analysis was employed to examine the relationship between drought hazard distribution and built-up land growth. The results reveal substantial urban expansion, with built-up land in dense residential areas increasing by more than 120% between 2014 and 2023 on average across the urban areas of Greater Tangerang. This growth occurred primarily in urban centers and along major infrastructure corridors, extending into peri-urban areas. The highest rates of built-up land expansion were observed in Pamulang, Pondok Aren, Ciputat, Larangan, and Ciledug Districts, as well as in Pagedangan, Sindang Jaya, and Tigaraksa Districts of Tangerang Regency. The expansion of built-up land was positively correlated with increasing drought hazard levels, highlighting the need for sustainable and risk-informed spatial planning strategies in Greater Tangerang.
Analisis strategis pengembangan peta jalan Smart Tourism City Kota Blitar menggunakan integrasi kerangka Iceberg-Ishikawa-PESTLE
Kota Blitar memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata kebangsaan berbasis warisan sejarah, namun transformasi menuju smart tourism city masih menghadapi tantangan berupa tata kelola yang terfragmentasi, rendahnya integrasi ekosistem digital, serta terbatasnya kapasitas inovasi para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menyusun peta jalan strategis pengembangan smart tourism city melalui identifikasi isu-isu mendasar yang memengaruhi transformasi digital sektor pariwisata Kota Blitar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Data dianalisis secara integratif menggunakan Model Iceberg, Diagram Ishikawa, dan kerangka PESTLE untuk mengidentifikasi permasalahan pada level peristiwa, pola, struktur, model mental, serta faktor lingkungan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu strategis utama bukan terletak pada keterbatasan potensi wisata, melainkan pada belum terbangunnya ekosistem digital pariwisata yang terintegrasi dan tata kelola kolaboratif yang mampu menghubungkan pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan wisatawan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merumuskan peta jalan strategis yang terdiri atas lima pilar, yaitu pembentukan tata kelola terpadu, pengembangan platform digital Visit Blitar, penyediaan pengalaman wisata berbasis teknologi imersif, peningkatan kapasitas digital masyarakat dan UMKM, serta pengelolaan destinasi berbasis data. Peta jalan ini memberikan kerangka operasional bagi transformasi digital pariwisata sekaligus memperkuat daya saing dan keberlanjutan destinasi wisata berbasis warisan budaya. Analysis of strategic roadmap for Smart Tourism City development in Blitar through an integrated Iceberg-Ishikawa-Pestle framework Blitar City possesses significant potential as a national heritage tourism destination; however, its transformation toward a Smart Tourism City remains constrained by fragmented governance, limited digital ecosystem integration, and insufficient innovation capacity among tourism stakeholders. This study aims to develop a strategic roadmap for smart tourism development by identifying the underlying issues influencing the digital transformation of Blitar's tourism sector. A qualitative descriptive approach was employed through literature review, semi-structured interviews, field observations, and document analysis. Data were analyzed using an integrated framework combining the Iceberg Model, Ishikawa Diagram, and PESTLE analysis to examine tourism challenges from the perspectives of events, patterns, systemic structures, mental models, and the external environment. The findings indicate that the principal strategic issue lies not in the lack of tourism potential, but in the absence of an integrated digital tourism ecosystem supported by collaborative governance capable of connecting government institutions, tourism businesses, local communities, and visitors. Based on these findings, the study proposes a five-pillar strategic roadmap consisting of integrated governance, the development of the Visit Blitar digital platform, immersive technology-based tourism experiences, digital capacity building for local communities and MSMEs, and data-driven destination management. The proposed roadmap provides an operational framework for supporting digital tourism transformation while strengthening the competitiveness and sustainability of heritage-based tourism destinations.
Komparasi preferensi berlokasi pedagang kaki lima berdasarkan kelas jalan di Kawasan Pendidikan Tinggi Jebres
Pertumbuhan sektor informal di kawasan perkotaan, khususnya pedagang kaki lima (PKL), menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah namun sering menimbulkan persoalan tata ruang, terutama di kawasan pendidikan tinggi Jebres, Surakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkomparasi preferensi berlokasi pedagang PKL berdasarkan karakteristik lokasi dan kelas jalan di kawasan pendidikan tinggi Jebres. Metode yang digunakan adalah pendekatan deduktif dengan jenis penelitian eksploratori dan deskriptif kuantitatif, menggunakan data primer dari observasi dan kuesioner, serta data sekunder dari dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas PKL merupakan penjual makanan siap saji dengan latar pendidikan menengah, beroperasi secara menetap di lokasi strategis yang dekat pusat aktivitas mahasiswa, seperti kos-kosan dan kampus. Faktor utama yang mempengaruhi preferensi lokasi PKL yang beragam pada setiap kelas jalan, diantaranya dan berdasarkan faktor visibilitas, aksesibilitas, aglomerasi, dan ketersediaan sarana prasarana, dengan pola penyebaran linier di sepanjang jalur utama kawasan. Kesimpulannya, preferensi lokasi PKL di kawasan pendidikan tinggi Jebres sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses, visibilitas tinggi, kedekatan dengan konsumen utama, serta fasilitas pendukung pada setiap kelas jalan sehingga diperlukan kebijakan penataan PKL yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk menciptakan kawasan yang tertata. Comparison of street vendors location preferences based on the road classes in the Higher Education Area of Jebres The growth of the informal sector in urban areas, particularly street vendors, serves as an economic solution for low-income communities but often creates spatial planning issues, especially in the higher education area of Jebres, Surakarta. This study aims to analyze and compare the location preferences of street vendors based on spatial characteristics and road classes in the Jebres higher education area. The research employs a deductive approach using an exploratory and descriptive quantitative method, utilizing primary data collected through observations and questionnaires, alongside secondary data from documentation and literature reviews. The results indicate that the majority of street vendors are ready-to-eat food sellers with secondary education backgrounds, operating permanently in strategic locations near student activity centers, such as boarding houses and campuses. The main factors influencing street vendors location preferences vary across road classes, specifically regarding visibility, accessibility, agglomeration, and the availability of facilities and infrastructure, exhibiting a linear distribution pattern along the area's main routes. In conclusion, street vendors location preferences in the Jebres higher education area are strongly influenced by accessibility, high visibility, proximity to primary consumers, and supporting facilities, which differ across road classes. Therefore, policies for managing street vendors should consider these factors to promote a well-organized urban environment.
Penilaian kesesuaian Kawasan Taman Paseban sebagai ruang terbuka hijau berdasarkan konsep Placemaking
Kawasan Taman Paseban merupakan ruang terbuka hijau yang memiliki fungsi sebagai pusat aktivitas bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Sebagai ruang terbuka hijau yang banyak dimanfaatkan untuk beragam aktivitas, diperlukan peninjauan terhadap tingkat kesesuaiannya agar mampu memenuhi kebutuhan dan kenyamanan penggunanya secara optimal. Pendekatan placemaking menjadi penting karena menekankan pada penciptaan ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mampu membangun keterikatan sosial, identitas kawasan, serta partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian Kawasan Taman Paseban sebagai ruang terbuka hijau berdasarkan konsep placemaking dengan menggunakan empat prinsip, yaitu keberagaman aktivitas, respon masyarakat, pengaturan fisik kawasan, dan identitas kawasan. Penelitian ini merupakan penelitian deduktif dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan instansi terkait, dan kuesioner pada 100 responden yang merupakan pengunjung Kawasan Taman Paseban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Taman Paseban mendapat skor 29 dari total 40 kriteria penilaian placemaking, terutama pada aspek keberagaman aktivitas dan identitas kawasan. Kelemahan utama Kawasan Taman Paseban berada pada aspek pelibatan masyarakat dalam perencanaan kawasan. Dengan persentase pemenuhan kriteria sebesar 72,50%, Kawasan Taman Paseban termasuk dalam kategori “Memenuhi” sebagai ruang terbuka hijau berdasarkan konsep placemaking. Assessment of the Kawasan Taman Paseban as a green open space based on the Placemaking concept Taman Paseban serves as a green open space and a major activity center for the community of Bantul Regency. As a public green space that accommodates a wide range of activities, its suitability should be evaluated to ensure that it effectively meets users' needs and provides a comfortable environment. The placemaking approach is particularly relevant because it emphasizes the creation of spaces that are not only functional but also foster social interaction, strengthen place identity, and encourage active community participation. This study aims to evaluate the suitability of Taman Paseban as a green open space based on the placemaking concept using four principles: activity diversity, community responsiveness, physical setting, and place identity. The study employed a deductive approach using a quantitative descriptive method. Data were collected through field observations, interviews with relevant stakeholders, and questionnaires administered to 100 visitors to Taman Paseban. The results indicate that Taman Paseban achieved a score of 29 out of 40 placemaking assessment criteria, particularly excelling in activity diversity and place identity. The main weakness identified was the limited involvement of the community in the planning process. With a fulfillment rate of 72.50% of the assessment criteria, Taman Paseban is classified as "Suitable" as a green open space based on the placemaking concept.
Simulation-based assessment of urban heat island mitigation in commercial districts
Commercial districts in tropical cities are especially vulnerable to the Urban Heat Island (UHI) effect, leading to higher outdoor air temperatures and poorer microclimate conditions. This study examines the efficiency of UHI mitigation strategies to lower the outdoor air temperature in a commercial area in Malang, Indonesia. The research utilized ENVI-met microclimate simulation software to analyse the effectiveness of different UHI mitigation strategies. Four mitigation strategies were developed: structural-based, vegetation-based, material-based, and an integrated mitigation approach. The results were compared to the current conditions. Simulations were conducted to represent the hottest day during the dry season, measuring air temperature at a height of 1.4 m throughout the day. The results indicate that all mitigation scenarios maintain a similar daily temperature pattern to the current condition, with peak air temperatures occurring in the early afternoon. The major difference among all mitigation strategies is the amount of cooling effect. The structural-based mitigation scenario provides the minimum amount of cooling effect, at 0.12 °C. The vegetation-based mitigation scenario provides 0.38 °C, while the material-based mitigation scenario provides 0.61 °C. The integrated mitigation scenarioproduced the greatest cooling effect, reducing the temperature by 0.86 °C. These findings demonstrate that integrated, multi-mechanism strategies can effectively reduce daytime heat exposure in tropical commercial areas, while also showing the need for additional comfort assessments that look beyond just air temperature.
Pemetaan potensi Perkotaan Galing sebagai pusat pertumbuhan baru penyangga perbatasan antar negara di Kabupaten Sambas
Perkotaan Galing ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan memiliki posisi strategis sebagai kawasan penyangga perbatasan Indonesia–Malaysia yang dilalui oleh jalan nasional. Kondisi tersebut membuka peluang pengembangan kawasan sebagai pusat pertumbuhan baru, namun pengembangannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas aksesibilitas serta belum optimalnya pemanfaatan fasilitas ekonomi yang telah tersedia. Penelitian ini bertujuan memetakan potensi dan kendala pengembangan Perkotaan Galing serta merumuskan arahan pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan baru kawasan perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods melalui analisis deskriptif, Location Quotient (LQ), serta analisis indeks aksesibilitas dan mobilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkotaan Galing memiliki sektor basis pada komoditas hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang didukung oleh posisi strategis di koridor jalan nasional perbatasan. Namun demikian, rendahnya indeks aksesibilitas dan mobilitas, kondisi jaringan jalan yang belum memenuhi standar, serta keterbatasan konektivitas antarwilayah akibat belum tersedianya jembatan menjadi kendala utama pengembangan kawasan. Berdasarkan temuan tersebut, arahan pengembangan difokuskan pada optimalisasi pasar rakyat sebagai pusat komoditas lokal yang dilengkapi rest area, peningkatan kapasitas pengolahan hasil pertanian, serta pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memperkuat fungsi Perkotaan Galing sebagai pusat pertumbuhan baru penyangga kawasan perbatasan. Mapping the potential of Galing Urban Area as a new growth pole to buffer the border between countries in Sambas Regency Galing Urban Area is designated as a Regional Service Center (PPK) and occupies a strategic position as a buffer area along the Indonesia–Malaysia border, traversed by the national border road. This strategic location provides opportunities for its development as a new growth pole; however, the area continues to face challenges related to inadequate accessibility and the underutilization of existing economic facilities. This study aims to identify the potentials and constraints of Galing Urban Area and to formulate development directions to strengthen its role as a new growth pole in the border region. A mixed-methods approach was employed by integrating descriptive analysis, Location Quotient (LQ) analysis, and accessibility and mobility index analysis. The results indicate that Galing Urban Area possesses comparative advantages in the horticulture, plantation, livestock, and fisheries sectors, supported by its strategic location along the national border corridor. Nevertheless, low accessibility and mobility indices, substandard road conditions, and limited inter-village connectivity due to the absence of bridges remain major constraints to regional development. Based on these findings, the proposed development strategy emphasizes optimizing the existing public market as a local commodity center integrated with a rest area, strengthening value-added processing of agricultural products, and improving road and bridge infrastructure to reinforce the role of Galing Urban Area as a new growth pole supporting the Indonesia–Malaysia border region.
Socio-demographic factors and children's independent mobility: A comparative analysis of discretionary and non-discretionary trips
Children's independent mobility (CIM) has declined in recent decades, affecting not only non-discretionary trips but also discretionary trips undertaken for leisure purposes. This trend may have implications for children's development and environmental sustainability. At the same time, neighbourhood resilience can be enhanced through the provision of neighbourhood-scale facilities that support children's daily mobility and independent travel. This study aims to compare children's independent mobility in discretionary and non-discretionary trips based on socio-demographic characteristics. The study was conducted in Perumnas Krapyak, Semarang City, Indonesia, and focused on children aged 7–12 years. The research area was delineated using GIS-based analysis according to children's walking-distance capabilities. Data were collected through questionnaires administered to 30 children equally distributed by age and gender and analysed descriptively. The results show that children's independent mobility was higher in discretionary trips (70%; CIM Level 3) than in non-discretionary trips (51.11%; CIM Level 2). Higher levels of independent mobility were associated with older age, male gender, peer presence, bicycle ownership, and familiarity with neighbours. These findings suggest that neighbourhood characteristics and socio-demographic factors play an important role in supporting children's independent mobility and contribute to the development of more child-friendly and resilient neighbourhoods.
Developing a WebGIS-based spatial information system integrating historical data to map cultural heritage buildings in Palopo
The preservation of cultural heritage buildings in Palopo City faces significant challenges due to rapid urbanization and the absence of robust spatial and historical documentation systems. This study aims to develop a WebGIS-based information system integrated with multi-criteria analysis as a foundation for determining conservation priorities. The research methodology combines a descriptive-qualitative approach with quantitative analysis using Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA). The empirical assessment covered 17 cultural heritage buildings in Palopo City, comprising royal and sacred heritage assets, colonial public buildings, military and administrative facilities, and public service buildings. Data were collected through literature review, field surveys, and in-depth interviews with experts, including cultural heritage specialists, architects, and civil engineers, to establish the weights of 17 assessment criteria adapted from international standards and national regulations. Each building’s score was calculated by multiplying the expert-assigned weights with field condition assessments, producing a classification of conservation priorities. MCDA results classified three buildings as high priority, four as medium-high priority, and ten as medium priority. The results were then integrated into a WebGIS platform that interactively displays location maps, historical narratives, architectural attributes, and conservation scores. The system serves not only as a medium for documentation and public education but also as an evidence-based decision-support tool for government, academics, and local communities in preserving the cultural heritage of Palopo City.
Pola dan perilaku pergerakan wisatawan budaya Kota Surakarta
Pembangunan pariwisata bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan aktivitas wisata yang berkualitas melalui penyediaan layanan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Studi pola dan perilaku pergerakan wisatawan dipandang sebagai salah satu bentuk upaya memahami dinamika sistem kepariwisataan. Penelitian ini bertujuan memahami karakteristik pergerakan wisata budaya sebagai aset utama pengembangan pariwisata Kota Surakarta melalui integrasi elemen pola dan perilaku pergerakan wisatawan. Penelitian ini menggunakan data primer dari 168 responden yang dipilih dengan metode proportionate strateified random sampling. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan karakteristik wisatawan dan memetakan garis pergerakan responden dan melihat pola yang terbentuk dengan analisis spasial Line Density. Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan antara dimensi spasial (pola) dan non-spasial (perilaku) pergerakan wisatawan. Pergerakan wisata budaya di Kota Surakarta dalam penelitian ini menunjukkan dominasi perjalanan wisata satu hari yang berpusat pada destinasi di area pusat kota. Wisatawan mayoritas berkunjung ke satu hingga tiga lokasi dengan lokasi kunjungan tertinggi ada di Pasar Antik Triwindu. Hasil temuan dalam penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan dan pelayanan transportasi wisata terintegrasi di Kota Surakarta. Movement patterns and behavior of cultural tourists in Surakarta Tourism development aims to establish high-quality tourism activities through the provision of services that effectively meet visitors' needs. Studies on tourists' movement patterns and travel behavior provide an important approach to understanding the dynamics of tourism systems. This study aims to examine the characteristics of cultural tourist movement as a key asset for tourism development in Surakarta by integrating the spatial dimension of movement patterns with the non-spatial dimension of travel behavior. Primary data were collected from 168 respondents selected using the proportionate stratified random sampling method. The analysis was conducted by describing tourist characteristics and mapping respondents' movement trajectories using Line Density spatial analysis to identify tourist movement patterns. The results reveal a close relationship between the spatial (movement patterns) and non-spatial (travel behavior) dimensions of tourist movement. Cultural tourism trips in Surakarta are predominantly characterized by one-day visits concentrated in destinations located within the city center. Most tourists visited one to three destinations during a single trip, with Triwindu Antique Market emerging as the most frequently visited attraction. These findings provide valuable input for developing sustainable cultural tourism strategies and integrated tourist transportation services in Surakarta.
Clustering analysis and key drivers of tourism village sustainability: evidence from The Mountain Merapi Tourism Area, Indonesia
This study aims to determine the factors contributing to the sustainability of tourism villages in the Mount Merapi tourism area, Special Region of Yogyakarta, Indonesia. This research applies Matrix of Cross Impact Multiplication Applied to a Classification (MICMAC). Thirty tourism villages were grouped into two clusters: Cluster A, representing villages with limited tourism infrastructure, and Cluster B, representing villages with better-developed infrastructure. The identification results revealed 24 sustainability variables grouped into five dimensions: economic, social, institutional, environmental, and technological. The analysis revealed that Cluster A and Cluster B share similar key drivers for village tourism sustainability, including social capital and government role. The dependent variables in quadrant III are tourist numbers, agricultural technology, cleanliness, financial reserves, early warning technology, and community disaster response. Based on the synthesis of MICMAC results, intrinsic sustainability characteristics of tourism village are endowment, built-in, and inventory.
Penilaian kemampuan daerah resapan air di Kelurahan Wai Mhorock, Kota Jayapura dengan metode Weighted Overlay
Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua mengalami peningkatan kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, sehingga berpotensi mengurangi kemampuan daerah resapan air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebaran kondisi daerah resapan air di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, dengan menggunakan metode kuantitatif melalui analisis Weighted Overlay dengan GIS berbasis empat parameter utama, yaitu penggunaan lahan, kemiringan lahan, jenis tanah, dan curah hujan. Analisis dilakukan dengan menggunakan skor dan bobot sesuai pedoman RTkRLH-DAS, kemudian diolah dengan weighted overlay untuk menghasilkan peta kemampuan daerah resapan air pada setiap kategori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kelurahan Wai Mhorock termasuk pada kategori kondisi daerah resapan air normal alami seluas 147,3 Ha (74,23%), sedangkan area dengan kondisi baik seluas 45,29 Ha (22,82%). Kedua kategori tersebut perlu dipertahankan sebagai kawasan prioritas konservasi resapan air yang didukung oleh penggunaan lahan non-terbangun yang dominan. Sebaliknya, area dengan kondisi mulai kritis hingga sangat kritis hanya menempati proporsi yang kecil dan terkonsentrasi pada zona dengan kemiringan lebih curam dan pemanfaatan lahan terbangun. Hasil pemetaan ini menyediakan informasi spasial yang penting untuk mendukung perencanaan tata ruang, pengendalian banjir, serta kebijakan konservasi daerah resapan air guna mewujudkan pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjutan di Kelurahan Wai Mhorock, Kota Jayapura. Assessment of water catchment area capability in Wai Mhorock, Jayapura, using Weighted Overlay Jayapura City, the capital of Papua Province, has experienced increasing land demand due to rapid population growth and urbanization, which may reduce the capacity of water catchment areas. This study aims to analyze the spatial distribution of water catchment area conditions in Wai Mhorock Urban Village, Abepura District, using a quantitative approach through Spatial Analysis with the Weighted Overlay method in a Geographic Information System (GIS) based on four key parameters: land use, slope, soil type, and rainfall. The analysis applied scoring and weighting procedures based on the RTkRLH-DAS guidelines, followed by a Weighted Overlay analysis to produce a thematic map of water catchment area capability for each classification category. The results indicate that most of Wai Mhorock Urban Village falls within the natural water catchment condition category, covering 147.3 ha (74.23%), while 45.29 ha (22.82%) is classified as having good water catchment conditions. These two categories should be maintained as priority areas for water catchment conservation due to the predominance of non-built-up land. In contrast, areas classified as moderately critical to very critical occupy only a small proportion of the study area and are concentrated in zones characterized by steeper slopes and built-up land use. The resulting spatial distribution map provides essential information to support spatial planning, flood mitigation, and water catchment conservation policies, thereby contributing to more sustainable urban development in Wai Mhorock Urban Village, Jayapura City.
Implikasi proyeksi kinerja jaringan jalan terhadap kebijakan transportasi Kabupaten PPU akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara
Penajam Paser Utara (PPU) mengalami peningkatan tekanan mobilitas karena berfungsi sebagai wilayah penyangga, pintu masuk logistik, dan penghubung regional menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menilai kinerja jaringan jalan eksisting; (2) memproyeksikan perubahan kinerja jaringan pada 2030, 2035, dan 2045; (3) mengevaluasi kesiapan layanan angkutan umum sebagai alternatif kendaraan pribadi; dan (4) merumuskan implikasi kebijakan transportasi-spasial yang terintegrasi. Analisis menggunakan data pencacahan lalu lintas, kapasitas ruas, matriks asal-tujuan, proyeksi penduduk dan ekonomi, perubahan tata ruang, survei persepsi pengguna, serta analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis. Kinerja ruas dinilai melalui rasio volume terhadap kapasitas (VCR), sedangkan layanan angkutan umum dianalisis dengan Customer Satisfaction Index (CSI). Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar ruas masih memiliki VCR di bawah 0,30, tetapi beberapa koridor strategis telah mendekati kondisi jenuh; nilai tertinggi yang teridentifikasi mencapai 0,774 dan volume harian pada salah satu koridor utama mencapai 4.419 smp/hari. Dalam skenario tanpa intervensi, kelas VCR 0,50–1,00 semakin meluas pada 2030–2035 dan beberapa ruas strategis diproyeksikan melampaui VCR 1,00 pada 2045. Pada saat yang sama, CSI angkutan umum hanya 53,43% atau berkategori sangat buruk, terutama pada aspek kenyamanan, kapasitas, aksesibilitas, dan keterpaduan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelebaran jalan secara parsial tidak memadai. Kebijakan perlu diarahkan pada penanganan koridor kritis secara bertahap, reformasi layanan angkutan umum, pengembangan jaringan multimoda, pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar pusat kegiatan, serta koordinasi PPU–IKN–Balikpapan dalam satu sistem transportasi regional. Implications of road network performance projections on PPU Regency transportation policy due to the development of the Capital City of Indonesia (Nusantara) Penajam Paser Utara (PPU) Regency faces increasing mobility pressure as a buffer area, logistics gateway, and regional connector to Nusantara Capital City (IKN). This study aims to: (1) assess existing road network performance; (2) project network performance for 2030, 2035, and 2045; (3) evaluate the readiness of public transport as an alternative to private vehicles; and (4) formulate integrated transport–spatial policy implications. The analysis combines traffic counts, road capacity, origin–destination matrices, population and economic projections, spatial-plan changes, user-perception surveys, and GIS-based spatial analysis. Road performance is assessed using the volume-to-capacity ratio (VCR), while public transport service is evaluated through the Customer Satisfaction Index (CSI). Most road sections currently record VCR values below 0.30, although several strategic corridors are approaching saturation; the highest identified VCR is 0.774, and one major corridor carries 4,419 passenger-car units per day. Under the do-nothing scenario, road sections within the 0.50–1.00 VCR range expand in 2030–2035, while several strategic links are projected to exceed a VCR of 1.00 by 2045. Public transport readiness is also weak, with a CSI of 53.43%, classified as very poor, particularly regarding comfort, capacity, accessibility, and modal integration. These results indicate that isolated road widening is insufficient. Policy should combine phased treatment of critical corridors, public transport reform, multimodal network development, land-use control around activity centres, and coordinated regional governance involving PPU, IKN, and Balikpapan.
Analisis kebutuhan luas lahan untuk pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sanitary landfill di Kabupaten Madiun
Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun meningkatkan timbulan sampah dan berpotensi mempercepat tercapainya kapasitas maksimum Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kaliabu. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mencapai target pengelolaan sampah Kabupaten Madiun sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, yaitu 70% penanganan sampah dan 30% pengurangan sampah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebutuhan luas lahan TPA untuk mendukung pencapaian target tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perhitungan kebutuhan luas lahan TPA berdasarkan SNI 3242:2008 menggunakan sistem sanitary landfill. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk perkotaan, dan timbulan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun memerlukan lahan TPA seluas 24,19 ha untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sampah pada periode perencanaan. Hasil ini diharapkan menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan TPA serta mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kabupaten Madiun. Landfill area requirement analysis for development of sanitary landfill site in Madiun Regency Population growth in Madiun Regency has led to increasing municipal solid waste generation, creating challenges for sustainable waste management. The limited remaining capacity of the Kaliabu Final Disposal Site (TPA) is expected to hinder the achievement of the waste management targets established in the Madiun Regency Medium-Term Development Plan (RPJMD), which aims for 70% waste handling and 30% waste reduction. This study aims to analyze the land area required for the development of a final disposal site to support the achievement of these targets. A quantitative approach was employed by estimating the required landfill area based on the Indonesian National Standard (SNI 3242:2008) for sanitary landfill systems. The analysis considered projected population growth, population growth rate, the proportion of the urban population, and annual waste generation. The results indicate that Madiun Regency requires 24.19 ha of land for sanitary landfill development to accommodate projected waste management needs during the planning period. These findings provide a basis for planning future landfill expansion and support the implementation of sustainable municipal solid waste management in Madiun Regency.
Land suitability analysis for settlement development based on geographic information system in Temanggung Regency
Temanggung Regency has experienced a population growth of 11.12% over the last decade, which implies an increasing demand for settlement land in the future. On the other hand, Temanggung Regency has complex topographic conditions with variations ranging from flat to very steep terrain, necessitating land suitability assessment to support sustainable settlement development. This study aims to provide recommendations for settlement development by generating land suitability analysis for settlement areas. This research employs a quantitative approach utilizing spatial data as the primary analytical material. The methods used include scoring analysis and overlay techniques through geographic information system software. The results of this study classify settlement land suitability into four categories, non-developable, low/difficult development, reserved development, and recommended development. The recommended development land covers an area of 14,216 hectares or 16.41% of Temanggung Regency's total area, with the highest distribution found in Temanggung District, Pringsurat District, Kedu District, Kranggan District, and Parakan District. This research is expected to serve as a recommendation for the Temanggung Regency government in planning settlement development within the region. The findings indicate that settlement expansion opportunities are spatially concentrated in relatively flat, accessible, and low-hazard areas, providing practical guidance for spatial planning and land use control.
Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang melalui mekanisme pernyataan mandiri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang di Kabupaten Pasuruan
Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Pasuruan meningkat pesat seiring penerapan perizinan berusaha melalui mekanisme pernyataan mandiri (self-declare). Namun, ditemukan pelanggaran pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri secara nasional sebanyak 815 lokasi usaha. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian izin pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri terhadap RDTR, mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian, serta merumuskan alternatif solusi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Metode yang digunakan adalah mixed method, dengan data dari studi dokumen, survei, dan wawancara. Populasi penelitian adalah pernyataan mandiri yang telah mengajukan KRK tahun 2024 pada wilayah RDTR terintegrasi OSS. Sampel menggunakan metode sampling jenuh, dan informan dipilih secara purposive sampling. Analisis dilakukan terhadap 40 lokasi sampel dan analisis tematik terhadap hasil wawancara. Penelitian menunjukkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan penggunaan sebesar 57,5%, terhadap ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebesar 47,5%, terhadap tata bangunan sebesar 77,5%, dan terhadap ketentuan khusus LP2B sebesar 7,5%. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang disebabkan oleh ketidaktepatan jenis usaha dengan peruntukan ruang, ketidakpatuhan terhadap izin, perbedaan peta dasar, kesalahan penetapan zona, keterbatasan PPNS, serta ketiadaan regulasi daerah. Solusi yang diusulkan meliputi sosialisasi penataan ruang, kebijakan satu peta, peningkatan partisipasi masyarakat, dan percepatan penyusunan regulasi pengendalian pemanfaatan ruang. Mekanisme self-declare berpotensi menghasilkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang apabila tidak diikuti pengawasan dan verifikasi yang memadai. Assessment of spatial compliance through self-declaration mechanisms based on the detailed spatial plan in Pasuruan Regency The rapid growth of micro and small enterprises (MSEs) in Pasuruan Regency has been driven by the implementation of business licensing facilitation through a self-declaration mechanism. However, 815 cases of spatial utilization violations associated with self-declaration mechanisms have been identified nationwide. This study aims to assess the conformity of spatial utilization permits issued through self-declaration mechanisms with the Detailed Spatial Plan (RDTR), identify the factors contributing to non-compliance, and formulate alternative solutions to address spatial utilization violations. The study employed a mixed-method approach using data obtained from document reviews, field surveys, and stakeholder interviews. The research population consisted of self-declaration applications that had obtained Spatial Utilization Suitability Approval (KRK) in 2024 within RDTR areas integrated with the Online Single Submission (OSS) system. Samples were selected using a saturated sampling technique, while informants were chosen through purposive sampling. The analysis was conducted on 40 sample locations and complemented by thematic analysis of interview results. The findings indicate non-compliance with land-use provisions in 57.5% of cases, spatial intensity regulations in 47.5%, building regulations in 77.5%, and specific Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) provisions in 7.5%. These non-compliances were caused by mismatches between business activities and designated land-use functions, non-adherence to permit requirements, discrepancies in base maps, zoning designation errors, limited capacity of Civil Servant Investigators (PPNS), and the absence of supporting local regulations. Proposed solutions include spatial planning awareness programs, implementation of the One Map Policy, enhancement of community participation, and acceleration of spatial utilization control regulations. The study concludes that self-declaration mechanisms may lead to spatial utilization non-compliance if they are not supported by adequate supervision and verification procedures.