Tingkat jangkauan trayek angkot dalam pengembangan PPK Gedebage berdasarkan interaksi wilayah

Tiara Imelia, Chrisna Trie Hadi Permana, Bambang Slamet Pujantiyo

Abstract

Penetapan PPK Gedebage berdasarkan RTRW Kota Bandung Tahun 2022 - 2042 meningkatkan daya tarik dan pergerakan sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan. Namun, mobilitas yang tidak difasilitasi oleh sistem transportasi yang baik dapat menyebabkan kemacetan, ketidakmerataan pembangunan, dan polusi lingkungan. Sebagai salah satu transportasi publik di PPK Gedebage, nagkutan perkotaan (angkot) dapat mengatasi masalah mobilitas dengan menyesuaikan trayek sesuai kebutuhan masyarakat di pusat pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat jangkauan pelayanan trayek angkot yang dilihat berdasarkan interaksi wilayah pada PPK Gedebage. Tingkat jangkauan trayek angkot ditinjau dari jumlah penduduk serta jarak antara kelurahan dengan pusat PPK dan dianalisis dengan teknik analisis gravitasi. Hasil menunjukkan empat kelurahan memiliki interaksi tertinggi dengan pusat pelayanan yaitu Kelurahan Cipamokolan, Cisaranten Kulon, Margasari, dan Darwati. Berdasarkan analisis, trayek angkot hanya melayani 53% dari total luas keseluruhan kelurahan dengan angka interaksi regional terbesar. Hal tersebut menunjukan bahwa trayek angkot saat ini belum sepenuhnya melayani dan menjangkau seluruh kelurahan berdasarkan urgensi interaksi wilayah pusat PPK Gedebage, sehingga dibutuhkan adanya penambahan trayek yang disesuaikan dengan besarnya interaksi antara kelurahan dengan pusat PPK Gedebage.

Keywords

Angkot; Gravitasi Trayek; Interaksi Wilayah; Pusat Pelayanan

Full Text:

PDF

References

[1]Naltri Aw, Linda T, Cynthia W. Analisis Hirarki Pusat–Pusat Kegiatan Di Kota Manado. Jurnal Spasial 2020;7.

[2]Emalia Z, Farida I. Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan 2018;19. https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4100.

[3]Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan 2014.

[4]Wiekojatiwana Ab, Ainur R Ai, Buamona Fa. Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta Dan Jalan Rungkut Madya). Sinektika: Jurnal Arsitektur 2021;18:101–6. https://doi.org/10.23917/sinektika.v18i1.13329.

[5]Pemerintah Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 2022.

[6]Muliana R, Astuti P, Fadli A. Kajian Pusat-Pusat Pelayanan Di Kabupaten Kampar. Jurnal Saintis 2018;18:59–72. https://doi.org/10.25299/saintis.2018.vol18(1).2846.

[7]Ariesandi Ja, Resita R, Salsbabila Z. Kebijakan Transportasi Umum (Angkot) Untuk Menanggulangi Kemacetan Jalan. Jurnal Kebijakan Publik 2020;11:77–82.

[8]Harahap E, Aditya Z, Badruzzaman F, Fajar Y, Bastia A, Zein S, Et Al. Solusi Kemacetan Lalu Lintas Kota Bandung Melalui Pemerataan Arus Kendaraan. Sains, Aplikasi, Komputasi Dan Teknologi Informasi 2023;4:27–36.

[9]Edie Am. Penerimaan Dan Resistensi Terhadap Kebijakan Penataan Transportasi Angkutan Umum Di Kota Bandung. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (Jp Dan Kp) 2020:68–82. https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.998.

[10]Transportologi. Angkutan Umum Kota Bandung Kini Dan Nanti (Bagian 1) [Dikutip 2024 Mei 19] 2020. https://transportologi.org/laporan-transportologi/angkutan-umum-kota-bandung-kini-dan-nanti-bagian-1/ (Accessed October 29, 2024).

[11]Setiawati D, Aviasti A, Rukmana An. Penentuan Jumlah Armada Dan Rute Angkutan Kota Yang Optimal Di Kota Bandung Berdasarkan Load Factor (Studi Kasus: Trayek Riung Bandung Dago). Prosiding Teknik Industri 2015:30–8.

[12]Palindang W, Rogi Oha, Van Rate J. Analisis Kebijakan Transportasi Kota Tomohon Berdasarkan Pola Pergerakan Masyarakat Sebagai Indikator Struktur Ruang Kota. Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan Dan Arsitektur 2020;9:82–93.

[13]Institute For Transportation And Development Policy. Tod Standard New York: Despacio 2017. www.itdp.org (Accessed October 29, 2024).

[14]Hidayah N, Gunanto Eya. Analisis Interaksi Spasial Ekonomi Di Kawasan Kedungsepur. Bisecer (Business Economic Entrepreneurship) 2023;6:21. https://doi.org/10.61689/bisecer.v6i2.395.

[15]Afrianti Da, Handayani S. Keterkaitan Disparitas Wilayah Dengan Interaksi Spasial Di Kota Bekasi. Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik 2021;2:135–44. https://doi.org/10.52920/jttl.v2i2.34.

[16]Patrik Lr, Rotinsulu Wc, Jocom Sg. Analisis Hirarki Pusat Pelayanan Perkotaan Di Kota Bitung. Agri-Sosioekonomi 2021;17:541–8.

[17]Nurhermaya A, Sugangga M. Pemindahan Ibu Kota Baru Jawa Barat: Altruisme Versus Non-Altruisme. Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia 2020;9:153–61. https://doi.org/10.32315/jlbi.v9i4.50.

[18]Mangundap Im, Ngangi Cn, Pakasi Cbd. Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Di Kota Manado. Agri-Sosioekonomi 2017;13:285. https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.1a.2017.16206.

[19]Seran Enb, Joewono Tb. Atribut Kualitas Pelayanan Angkutan Publik Di Kota Bandung. Jurnal Teknik Sipil 2019;11:109–31. https://doi.org/10.28932/jts.v11i2.1406.

[20]Sufanir Ams. Pemeriksaan Kesesuaian Kriteria Fungsi Jalan Dan Kondisi Geometrik Simpang Akibat Perubahan Dimensi Kendaraan Rencana. Rekayasa Sipil 2017;11:102–7.

DOI: https://doi.org/10.20961/region.v20i1.87213

Refbacks

  • There are currently no refbacks.