BAHASA-SASTRA SEBAGAI REPRESENTASI PEMIKIRAN-KEKUASAAN

Abstract

Selama ini hanya sastra yang dinilai tidak lahir dari kekosongan budaya. Teeuw (1986) menyatakan bahwa karya sastra tidak jatuh dari langit atau tidak lahir dari kekosongan budaya. Karya sastra harus dipandang sebagai anak zamannya yang mengutarakan corak kehidupan, cita-cita, aspirasi, dan perilaku masyarakatnya sebagai media pewarisan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra dalam hakikatnya  merupakan interpretasi atas kehidupan. Maksudnya, kehadiran sebuah karya sastra, baik puisi, prosa, maupu drama, selalu memiliki latar belakang yang menjadi penyebab atau sumber inspirasi bagi pengarang, penerbit, dan masyarakat dalam kelahiran karya tersebut. Padahal, sesungguhnya, bahasa (ekspresi kata, prasa, ungkapan, kalimat, dan wacana) juga tidak mungkin muncul tanpa latar  belakang pemikiran tertentu. Dalam berbicara atau menulis, seseorang pastilah memiliki kepentingan yang hendak diraih melalui ungkapan bahasa. Dengan demikian, melalui forum ini, saya dapat menyatakan bahwa pemakaian bahasa (language) dan kehadiran karya sastra (literature) tidak terlepas dari konteks sosial-budaya kepentingan individual seseorang sebagai bagian tidak terpisahkan dari komunikasi. Dalam konteks komunikasi, bahasa hanyalah sebagai media. Kemudian, sebagai media sudah barang tentu bahasa termuati oleh kepentingan yang dalam dunia sastra dinyatakan sastra tidak jatuh dari langit atau sastra tidak lahir dari kekosongan budaya.

            Ketika pendiri bangsa ini mulai memikirkan untuk mengikat semua elemen yang berada di wilayah dari Sabang sampai dengan Merauke sudah memikirkan kondisi dan situasi sosial budaya yang mewarnai wilayah yang pada kelak kemudian hari disebur Indonesia ini. Bahkan, jauh sebelum itu kesadaran bahwa variasi sosial-budaya itu telah ada. Pada zaman Majapahit dikenal ungkapan bhinneka tunggal ika tan hana darma mangwa pasti tidak lahir tanpa konsep yang melatarinya. Kemudian, sebelum dan setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pendiri bangsa mengambil ungkapan atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak mungkin tanpa pemahaman situasi sosial budaya. Pastilah dapat disaksikan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika lahir dari kondisi sosial, budaya, bahasa, agama, adat-istiadat, dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang beragam (ber-bineka) yang sengaja dan harus disadari untuk membuat ikatan sebagai sebuah bangsa. Semboyan itupun tidak menyurut hingga saat ini, tetapi justru semakin diteguhkan bahwa keelokan Indonesia justru terletak dalam kebinekaan tersebut. Dalam kehidupan global yang sangat dinamis dan majemuk sejalan dengan masukkan budaya asing, semboyan Bhinneka Tunggal Ika justru semakin disadari dan diteguhkan sehingga termasuk dalam pilar utama dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.

            Ungkapan atau bahasa yang sering disebut bias makna pada masa pemerintahan Orde Baru pun pastilah lahir dari latar belakang sosial budaya. Di samping itu, kemunculan ungkapan sejenis itu sedikit banyak sesuai dengan kondisi dan orientasi penguasa yang berlatar belakang kepentingan demi kebaikan yang hendak diraih, baik dalam skala sempit maupun skala luas. Kata kekuasaan dalam hal ini dapat berarti individu atau negara tergantung wilayah yang terimbas oleh bahasa tersebut. Pemakaian kata penyesuaian harga (untuk makna kenaikan harga barang), diamankan (untuk mewadahi makna ditahan oleh pihak polisi atau  pihak berwajib), dan penyesuaian tarif (untuk makna kenaikan tarif) pada waktu itu sebagai pilihan bahasa yang tepat di tengah kepentingan utama kestabilan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pemakaian ungkapan gotong royong, ing ngarsa sung tuladha, jer basuki mawa beya, dan sejenisnya pasti telah disesuaikan dengan keinginan dan kondisi sosial kebangsaan yang ada.