ANALISIS KONFLIK TENURIAL TAMAN WISATA ALAM BUKIT KABA KABUPATEN KEPAHIANG

Abstract

This research was conducted to find out about land conflicts that had occurred for a long time and disturbed the people around the Bukit Kaba Nature Park area, Kepahiang Regency, which resulted in the arrest of several residents around the area. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of interviews, FGDs and observations, which are then analyzed using a rapid land tenure assessment and conflict theory by Ralf Dahrendorf to identify the parties involved, the power of attorney, governance, and licensing arrangements in the area. The results determined that the parties involved were transmigrant communities, ministries in charge of forestry, Bengkulu provincial government, the Bengkulu BKSDA, the Bengkulu Provincial Ombudsman, the District Head, forest rangers, Sub-District Head, Kepahiang Police Chief, Village government, private parties, and Akar Foundation. The involvement of several of these parties has an impact on power, governance and licensing arrangements, where researchers found that there was conflict between the government and the transmigrant community in the distribution of managed land as a result of changes in territorial status and changes in the types of plants allowed to be planted, resulting in restrictions on the community's economic activities. According to the regulations in effect at the time.

Keywords: Sociology Of Conflict, Tenurial Conflict, TWA Bukit Kaba AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti mengenai konflik lahan yang pernah terjadi cukup lama dan cukup meresahkan bagi masyarakat di sekitar wilayah Taman Wisata Alam Bukit Kaba, Kabupaten Kepahiang, yang berakibat pada penangkapan beberapa warga di sekitar kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, FGD dan observasi, lalu dianalisis menggunakan rapid land tenure assessment dan teori konflik dari Ralf Dahrendorf untuk mengidentifikasi pihak yang terlibat, tata kuasa, tata kelola, dan tata izin yang terdapat di wilayah tersebut. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa aktor-aktor yang terlibat adalah masyarakat transmigran, kementerian yang mengurusi kehutanan, pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi Bengkulu, BKSDA Bengkulu, Ombudsman Provinsi Bengkulu, Bupati, polisi hutan, Camat, Kapolres Kepahiang, pemerintah Desa, pihak swasta, dan Yayasan Akar. Keterlibatan beberapa pihak tersebut berdampak pada tata kuasa, tata kelola dan tata izin, dimana peneliti menemukan adanya persinggungan antara pemerintah dengan pihak masyarakat transmigran dalam pembagian lahan kelola sebagai akibat perubahan status  wilayah dan perubahan jenis tanaman yang diperbolehkan untuk ditanam, sehingga terjadi pembatasan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat berdasarkan regulasi yang saat itu diterapkan.Kata Kunci: Sosiologi Konflik, Konflik Tenurial, TWA Bukit Kaba