Vol 90 (2014)

DOI: http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v90i0

Akhir tahun 2014 merupakan masa yang baru bagi bangsa Indonesia. Dengan terpilihnya presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2014-2019 pada bulan Oktober, maka akhir tahun 2014 menjadi awal sebuah perjuangan baru bagi bangsa Indonesia. Perjuangan bersama pemimpin negara yang baru, dengan visi dan misi yang baru, serta semangat baru yang sering dikumandangkan sebagai Nawacita. Salah satu di antara misi besar tersebut adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi ini mengingatkan kembali hakikat Indonesia sebagai archipelagic state, negara kepulauan.

Masa-masa akhir tahun juga mengingatkan kita kepada Deklarasi Djuanda 1957, tepatnya 13 Desember 1957. Deklarasi Juanda telah mengawali bangkitnya kesadaran kita sebagai negara maritim yang juga merupakan negara kepulauan. Deklarasi Djuanda 1957 merupakan salah satu titik waktu yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam memahami jati dirinya dengan lebih baik sebagai negara kepulauan. Hal yang lebih penting pula untuk kita ingat bahwa setelah Deklarasi Djuanda 1957, karakteristik negara kepulauan kemudian dituangkan secara internasional dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Konvensi ini kemudian menguatkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Perkembangan selanjutnya Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. Penetapan Indonesia sebagai Negara kepulauan akan membawa dampak pada hak untuk melakukan pengukuran laut teritorial dengan penarikan garis pangkal lurus kepulauan sejauh 12 mil laut dari titik terliuar pada saat air surut dan Indonesia membuka akses hak lintas damai (Rights of Innocent Passage). Tantangan dan implikasi negara kepulauan adalah Indonesia memiliki kewenangan pengelolaan pulau terluar dan sumber daya termasuk perikanan. Indonesia telah memiliki beberapa aturan nasional sebagai wujud implementasi konsep negara kepulauan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk mencapai kejayaan dan kemandirian di bidang maritim, dibutuhkan suatu penanganan secara holistik dan terintegrasi dalam suatu sistem sehingga pendayagunaan pulau-pulau kecil dan perikanan dapat dilakukan secara efektif

Tidak berlebihan kiranya kita memaknai akhir tahun 2014 ini sebagai masa bangkitnya kesadaran identitas kita sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Cita-cita luhur dan tonggak sejarah yang kini kita pahami bersama sebagai langkah menuju harapan besar, Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Sehingga akhir tahun bukanlah sebuah akhir perjuangan, melainkan semakin kuatnya niat dan semangat dalam membangun negeri kita tercinta, Indonesia.

Table of Contents

Articles

Putera Astomo
PDF
Cahya Wulandari, Sonny Saptoajie Wicaksono
PDF
Anis Widyawati
PDF
Djoko Wahju Winarno, Rahayu Subekti, Rosita Candrakirana
PDF
Dewi Nurul Musjtari
PDF
Diah Apriani Atika Sari, Siti Muslimah
PDF
Fitriati Fitriati
PDF
Rofikah Rofikah, Ismunarno Ismunarno, Sabar Slamet
PDF
Hartiwiningsih Hartiwiningsih, Isharyanto Isharyanto
PDF
Sulastriyono Sulastriyono
PDF
Ahmad Hafidh
PDF
Made Gde Subha Karma Resen, Yudho Taruno Muryanto
PDF
Achmad Irwan Hamzani
PDF