Vol 79 (2010)

DOI: http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v79i0

Editorial
Setelah pelantikan Presiden pada Oktober 2010, dibentuklah Kabinet Indonesia Bersatu II. Presiden bersama-sama dengan Kabinet Indonesia Bersatu II menyelenggarakan pemerintahan baru yang akan bekerja untuk periode 2009-2014. Dalam kurun waktu lima tahun pemerintah menetapkan 15 program kerja yakni pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertanian, penanggulangan terorisme, ke sediaan
listrik, peningkatan produksi dan ketahanan pangan, revitalisasi pabrik pupuk dan gula, penataan tanah dan tata ruang, peningkatan infrastruktur, peningkatan pinjaman usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, pendanaan, penanggulangan perubahan iklim dan lingkungan, reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat, reformasi pendidikan, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana alam, koordinasi erat pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang. Kelima belas program kerja tersebut yang mendapat prioritas pertama adalah pemberantasan mafia hukum. Kalau berbicara tentang mafia hukum, hubungannya dengan masalah penegakan hukum. Jika presiden memberikan prioritas pertama pada pemberantasan mafia hukum berarti selama ini ada yang tidak beres dalam penegakan hukum, ada mafia-mafia yang bermain di dalamnya. Para mafia hukum ini, baik pelaku kejahatan maupun penegak hukum, berusaha agar suatu tindak pidana yang telah terjadi tidak diusut sehingga berakibat meskipun ada tindak pidana dan hal tersebut dilakukan dengan kesalahan yang bentuknya dapat kesengajaan atau kealpaan, tetapi tidak dijatuhi sanksi pidana. Hal ini dilakukan dengan cara pelaku kejahatan menyuap penegak hukum. Kalau pelaku kejahatan ingin terbebas dari konsekuensi akibat hukum adalah wajar. Namun bagi penegak hukum, yang oleh negara diberi amanah menegakkan hukum yang berlaku, tidak seharusnya berbuat demikian. Di tangannya, hukum harus berwibawa, sehingga apabila ada yang melanggar, maka penegak hukumlah yang harus mempertahankan. Berbeda dengan kondisi saat ini, penegak hukum alih-alih menegakkan hukum malah beramai-ramai menjadi mafia hukum. Ada polisi yang ditahan karena menjadi tersangka penerima gratifikasi. Demikian pula jaksa dipidana karena kasus gratifikasi pula.Di samping itu, masih banyak sekali keluhan masyarakat yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini presiden membuka PO BOX 9949 JKT 10000 sebagai wadah pengaduan dari masyarakat, meskipun keberadaan PO BOX tersebut diragukan keefektifannya. Karena dapat diperkirakan pasti banyak sekali yang memasukkan pengaduan namun yang ditindak lanjuti hanya dapat dihitung dengan jari. Adanya pemberantasan mafia hukum dan pembukaan PO BOX ini marilah kita tunggu hasilnya. Semoga tidak hanya sekedar program saja tetapi benar-benar direalisasikan menjadi kenyataan.

Table of Contents

Articles

Supanto ,
PDF
Hari Purwadi ,, adriana Grahani Firdausy ,, Sasmini ,
PDF
Dominikus Rato ,
PDF
M. Agus Santoso ,
PDF
Fatkhurohman ,
PDF
Prasetyo Hadi Purwandoko ,, Ayub Torry Satriyo Kusumo ,
PDF
Indah Harlina ,, Hermansyah ,, Endra Wijaya ,
PDF
Slamet Suhartono ,
PDF
Umbu Lily Pekuwali ,
PDF
Berlian Simarmata ,
PDF