Vol 91 (2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v91i0

Sebagai upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah diterbitkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019. Secara substansial RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum 2014 sekaligus tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, salah satu dari sembilan agenda prioritas (Nawacita), yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Agenda prioritas itu selanjutnya dijabarkan dalam 6 (enam) subagenda prioritas antara lain : (1) meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan; (2) mencegah dan memberantas korupsi; (3) memberantas tindakan penebangan liar, perikanan liar, dan penambangan liar; (4) memberantas narkoba dan psikotropika; (5) menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah dan (6) melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal.

Pemberantasan Korupsi masih menjadi permasalahan yang dianggap penting untuk ditangani, terlihat dari sasaran penegakan hukum, salah satunya meningkatkan indeks perilaku antikorupsi (4,0) pada tahun 2019 dari baseline 2014 pada angka 3,6 maupun peningkatan 20 % indeks penegakan hukum tipikor, di samping pembangunan hukum. Dengan ungkapan lain, sasaran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebagaimana ditegaskan pada angka 2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, hal tersebut salah satunya dilakukan dengan upaya penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi. Keberhasilan pemberantasan korupsi akan sangat tergantung kepada kinerja dari instansi yang mempunyai kewenangan dalam pemberantasan korupsi. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK merupakan salah satu komponen penting. Namun demikian, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian dari instansi penegak hukum yang juga berwenang menangani tindak pidana korupsi juga perlu mendapatkan perhatian baik dalam hal penguatan sumber daya manusianya maupun dukungan operasional dalam melaksanakan tugas fungsi tersebut. Optimalisasi peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi sat ini, KPK masih berada di bawah bayang-bayang upaya pelemahan. Jaminan penguatan kelembagaan KPK di samping tetap mempertahankan kewenangannya yang super body, sebenarnya juga penting untuk dipertimbangkan mengubah statusnya sebagai lembaga ad hoc menjadi permanen. Namun, lebih penting lagi, yaitu sinergi di antara KPK dan lembaga-lembaga penyidik lain – Kejaksaan dan Kepolisian – dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tanpa adanya sinergi, pemberantasan korupsi dapat mengalami distorsi. Sejarah telah mengajarkan bahwa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia beberapa kali terjadi kegaduhan di antara penegak hukum itu sendiri. Hal tersebut menjelaskan lemahnya koordinasi KPK dan dukungannya.

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) 2014 yang diterbitkan secara global oleh Transparency International, Indonesia masih tergolong negara dengan tingkatan (level) korupsi tinggi. Dalam CPI tersebut Indonesia masih menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Oleh karena itu, penguatan kelembagaan harus disertai dukungan program-program antikorupsi di luar penyidikan yang niscaya dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum antikorupsi itu.

 

Salam Redaksi

Table of Contents

Articles

OK Saidin ,
PDF
Emmy Latifah ,
PDF
Dede Kania ,
PDF
Hari Purwadi ,, Adi Sulistiyono ,, Adriana Grahani Firdausy ,
PDF
Agus Riwanto ,
PDF
Rina Yulianti ,, Mufarrijul Ikhwan ,, Nurus Zaman ,
PDF
Achmad ,, Suranto ,, Pujiyono ,
PDF
Dewi Gunawati ,
PDF
Zeni Lutfiyah ,, Agus Rianto ,, Rasyid Ridlo ,
PDF
Derita Prapti Rahayu ,
PDF
Torang Rudolf Effendi Manurung ,
PDF
Maryanto ,
PDF
I Dewa Made Suartha ,
PDF