BENTUK BADAN USAHA IDEAL UNTUK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA HUKUM DALAM PENGELOLAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI EKS KARESIDENAN SURAKARTA

Sholikah ,, Burhanudin Harahap ,, Lutfiyah Trini Hastuti ,

Abstract

Abstrak


Bank yang terbatas menjangkau usaha lapisan bawah menyebabkan banyak rentenir meminjamkan uangnya kepada pelaku usaha kecil dengan bunga tinggi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membutuhkan alternatif lembaga keuangan yang bebas dari unsur riba. Keberadaan sistem riba dengan mengambil tambahan dalam bentuk bunga jelas mendzolimi masyarakat sehingga membuat masyarakat mulai beralih ke lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan badan usaha koperasi maupun prakoperasi sebelum berlakunya undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta dan merumuskan bentuk badan usaha ideal untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam pengelolaan BMT berdasarkan undang-undang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Penelitian ini bersifat empiris yang terdiri dari mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkret dalam masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk menemukan bentuk badan hukum ideal BMT setelah diberlakukan undang-undang tentang lembaga keuangan mikro di Eks Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian ini adalah mayoritas BMT di Eks Karesidenan Surakarta memilih badan hukum koperasi karena koperasi yang lebih mendekati terhadap tujuan BMT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. Akan tetapi,koperasi tidak cocok diterapkan di BMT karena secara falsafah dan operasional berbeda. Solusinya dipisahkan antara Baitul Maal dan Tamwil. Sehingga, bentuk badan hukum ideal yang sesuai syariah adalah Syirkah Inan. Hukum jenis syirkah ini merupakan titik kesepakatan di kalangan para fukoha. Demikan juga syirkah ini merupakan bentuk syirkah yang paling banyak dipraktekkan kaum Muslimin di sepanjang sejarahnya. Hal ini disebabkan karena bentuk perkongsian ini lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkan persamaan modal dan pekerjaan. Sehingga penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tamwil dan mengakui Syirkah Inan sebagai badan hukum Tamwil.

Kata Kunci : Koperasi, BMT, Lembaga Keuangan Mikro

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.