IMPLIKASIYURIdIS dIUNdANGKANNYAUNdANG-UNdANGNOMOR 23 TAHUN2014 TENTANGPEMERINTAHAN dAERAHTERHAdAP PENGATURANBAdANUSAHAMILIK dAERAH dIINdONESIA

Made Gde Subha Karma Resen, Yudho Taruno Muryanto

Abstract

Abstract


The enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government has implications for setting local owned enterprises (BUMD) in Indonesia. Law No. 23 Year 2014, revoke Law Number 5 of 1962 and Law Number 32 Year 2004, the previous both are the legal basis for setting local owned enterprises in Indonesia. In Law No. 23 Year 2014, specifically regulates the local owned enterprise, namely in Chapter XII, consisting of 12 Articles, starting from Article 331 to Article 343 and scattered in several chapters, Article 1 paragraph 40, Article 134 paragraph (1) letter c, 188 paragraph (1) c, subsection 298 (5) c, subsection 304 (1) and (2), 320 (2) g, 402 paragraph (2), 405 and Article 409.

Abstrak

Diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi yuridis terhadap pengaturan BUMD yang selama ini telah ada di Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana keduanya merupakan payung hukum pengaturan BUMD selama ini. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, secara khusus mengatur BUMD Pada BAB XII terdiri dari 12 Pasal, dimulai dari Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 serta tersebar dibeberapa pasal, seperti Pasal 1 angka 40, Pasal 134 ayat (1) huruf c, 188 ayat (1) huruf c, 298 ayat (5) huruf c, 304 ayat (1) dan (2), 320 ayat (2) huruf g, 402 ayat (2), 405 dan Pasal 409.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.