FILOSOFI PENGAKUAN dAN PENGHORMATAN NEGARA TERHAdAP MASYARAKAT HUKUM AdAT dI INdONESIA

Sulastriyono Sulastriyono

Abstract

Abstract

Research on recognition and respect by the state to adat law community in this research as a library research. This research aims to find out and analyze about: (1) the philosophical reason of State of the Republic of Indonesia acknowledging and respecting adat law community; (2) a form of Indonesian state recognition and respect to adat law community in a variety of sectoral legislation; and (3) thinking model of recognition and honor of the Republic of Indonesia to the adat law community in Indonesia.

Data collecting in this study include searches of various materials library by reading and critizising the legislations, books, journals, researchs, thesis, magazines, t are closely related to the research problem. Data from the result of library research be analysized through the process of simplification of the data so that it was easily read and interpreted.

Research and discussion showed that the philosophical reasons for recognition of the Republic of Indonesia to recognize and respect the adat law community, namely Indonesian country with adat law community has a very close relationship and cannot be separated. Adat law community already exists before Indonesia’s independence. After Indonesia’s independence, adat law community is inseparable with the unitary State of the Republic of Indonesia. Adat law community is an absolute requirement of a country so that the State must recognize and honor the existence of adat law community in accordance with the goals of the State and the values of Pancasila (second Sila, third, fourth, and fifth Sila Pancasila) is stated in the preamble of Indonesia constitution of 1945. Form of State recognition and respect to adat law community in a variety of sectoral legislation there is respect for and recognition using model not by statements from adat law community but with the statement expressly by the State through a strictly layered and restrictions. In its development model recognition and observance remains with statements from countries with restrictions but loosely. Ideally, recognition and honor model by the state to the adat law community in Indonesia is by the Country Statement and loosely on the adat law community is already through the endorsement of the District or Province Gouvernment. The another model of State recognition and respect to adat law community be done carefully through the process of research and verification involving Adat law community, Government and academia.

Abstrak

Penelitian tentang pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat ini termasuk jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang: (1) alasan filosofis Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat; (2) bentuk pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan sektoral; dan (3) pemikiran model pengakuan dan penghormatan negara Republik Indonesia terhadap masyarakat hukum adat di IndonesiaPengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelusuran berbagai bahan pustaka dengan cara membaca dan mengkritisi berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, tesis dan majalah yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Data dari hasil studi pustaka ini selanjutnya dilakukan analisis melalui proses penyederhanaan data, klasifikasi data, sehingga mudah dibaca, diinterpretasikan dan ditarik suatu kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan filosofis pengakuan Negara Republik Indonesia untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat yaitu bahwa antara negara dengan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan

Masyarakat-masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan syarat mutlak adanya suatu negara sehingga negara harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan tujuan negara dan nilai-nilai Pancasila yaitu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Bentuk pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan sektoral ada bukan menggunakan model pernyataan dari masyarakat hukum adat tetapi dengan pernyataan secara tegas oleh negara melalui pembatasan secara ketat dan berlapis. Walaupun de,ikiam, dalam perkembangannya model pengakuan dan penghormatannya tetap dengan pernyataan dari negara dengan pembatasan tetapi secara longgar. Model pengakuan dan penghormatan Negara Republik Indonesia terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia yang ideal yaitu dengan cara pernyataan oleh negara dan pembatasan secara longgar terhadap masyarakat hukum adat yang secara faktual sudah ada melalui pengukuhan dari pemerintah Kabupaten atau Propinsi. Adapun model pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat lainnya dilakukan dengan secara hati-hati melalui proses penelitian dan verifikasi yang melibatkan masyarakat hukum adat, pemerintah dan akademisi.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.