ANALISIS PERKEMBANGAN SISTEM PERAdILAN PIdANA dITINJAU dARI PERSPEKTIF PENGAdILAN TINdAK PIdANA KORUPSI

Fitriati Fitriati

Abstract

Abstract

Under Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission , in particular in Article 53 . Corruption Court is located in the General Court . Initially he was not formed by a special law or its own but one package with the establishment of the Corruption Eradication Commission ( KPK ). Key developments other Corruption Court is authorized as provided in Article 6 of Law No. 46 of 2009 , which states that the Anti-Corruption Court has authority to examine , hear and decide the case : corruption , money laundering is the underlying predicate offenses of corruption and criminal offenses expressly provided in other laws defined as corruption . In addition, the trial of corruption in the region . Eradication of corruption is a systematic and continuous one can do with efforts to establish court corruption ( corruption ) which is located in every capital city / town in Indonesia . Problems of development of the criminal justice system in Indonesia in terms of authority corruption court is a court of corruption that is in the many different areas acquittal of corruption cases .

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya di Pasal 53. Pengadilan Tipikor berada di lingkungan Peradilan Umum. Awalnya Pengadilan tindak pidana korupsi tidak dibentuk berdasarkan undang-undang khusus atau tersendiri tetapi satu paket dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perkembangan penting wewenang Pengadilan Tipikor lainnya adalah sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara : tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/ atau tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu juga dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi di daerah. Pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan upaya pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota di Indonesia. Permasalahan dari perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi adalah pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di berbagai daerah banyak membebaskan terdakwa kasus korupsi.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.