POLITIK HUKUM PERBANKAN dI INdONESIA PAdA ERA GLOBAL

Dewi Nurul Musjtari

Abstract

Abstract

The purpose of writing this article is to know the politics of banking law in Indonesia after the entry into force of Islamic Banking Act and determine the political direction of the law to resolve problems that arise in the practice of banking in Indonesia in the global era. This article uses literature study on legal products namely Regulatory associated with banking and Islamic banking. This article is based on a political perspective. Formulation is based on written materials such as Banking Law and Islamic banking, the Constitutional Court’s decision, scientific papers relevant to the issues and the results of interviews. To obtain the data carried on the product literature study of legislation, decrees and interview. Existing legal materials, then analyzed in legal political perspective with qualitative descriptive method. The result is political banking law in Indonesia after the enactment of Law No. 21 Th. 2008 and the Constitutional Court Decision No.93/PUU-X/2012, the absolute competence dispute resolution Islamic banking in the religious court. Legal politics can solve problems that arise in the practice of banking in Indonesia, with the availability of judicial review mechanisms and constitutional review. Judicial institutions in question, namely the establishment of the Constitutional Court as the guardian of the constitution and respond to community development will be a fair legal certainty is still relevant to be protected. The existence of Islamic banking as part of the national banking system is one of the financial institutions that can support Indonesia in the face of global challenges and can be used to enhance the economic competitiveness and Indonesia’s rating in the arena of economic competition in the global era.

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui politik hukum perbankan di Indonesia setelah berlakunya UU Perbankan Syariah dan mengetahui arah politik hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktik perbankan di Indonesia dalam era global. Artikel ini menggunakan studi literatur atas produk hukum yaitu peraturan perudang-undangan yang terkait dengan perbankan dan perbankan syariah. Artikel ini disusun berdasarkan perspektif politik. Penyusunannya didasarkan pada bahan-bahan yang tertulis seperti Undang-undang Perbankan dan Perbankan syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi, karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan dan hasil wawancara. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi literatur terhadap produk peraturan perundang-undangan, surat keputusan dan wawancara. Bahan hukum yang ada, selanjutnya dianalisis dalam perspektif politik hukum dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasilnya adalah politik hukum perbankan di Indonesia setelah berlakunya UU No. 21 Th. 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah ada di Pengadilan Agama. Politik hukum yang dapat menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktik perbankan di Indonesia yaitu dengan tersedianya mekanisme judicial reviewdan constitutional review. Lembaga yudisial yang dimaksud yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal tegaknya konstitusi dan merespons perkembangan masyarakat akan adanya kepastian hukum yang adil masih relevan untuk dipertahankan keberadaannya. eksistensi perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat mendukung Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan rating Indonesia dalam kancah kompetisi ekonomi di era global.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.