POLITIK HUKUM DALAM MENATA REKAM MEDIS SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RUMAH SAKIT, DOKTER DAN PASIEN

Anny Retnowati

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pengaturan hukum terhadap rekam medis berdasarkan politik  hukum  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  yaitu  “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.” Politik hukum tersebut diharmonisasikan dengan paradigma baru dalam penanganan masalah kesehatan yang dicanangkan pada ICPDKairo 1994, lalu kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah seperti UUPK, UUK, UURS dan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rumah sakit,  !"#$%& '(&)'*+$(&,'('"'-'&#$%.' +&"!(/+"&01"1,& '-',&*+*#$,&)$,$-+0'%''(& '(&)$-'2'('(&"$*$0'#'(&yang melibatkan ketiga pihak tersebut.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.