PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRAKTIK-PRAKTIK GOOD GOVERNANCE DI DAERAH

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan formulasi legal drafting Peraturan Daerah (Perda) berbasis Green Legislation dalam rangka pengembangan praktik-praktik tata kelola pemerintahan  yang baik di daerah melalui penguatan peran eksekutif (leading sector seperti bagian hukum, BLH, Pusat Re-
gional Jawa KLH dan DPRD melalui strategi, mekanisme, dan pemberdayaan potensi, serta perbaikan prosedur  penyusunan  Perda agar  memperhatikan  pelestarian  fungsi  lingkungan hidup.  Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis non-doktrinal, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang akan dipakai melalui
tahapan-tahapan berupa : pemetaan existing condition formulasi legal drafting yang selama ini digunakan, pemetaan terhadap potensi eksekutif (leading sector) dan DPRD, mengevaluasi Perda yang sudah dihasilkan selama ini (Tahun I), mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam tahap formulasi
kebijakan,  mengidentifikasi  peluang  dan  strategi  serta  merumuskan  model  formulasi  yang  dapat dikembangkan (Tahun II),  menyusun pedoman dan standar prosedur operasional, memberikan pelatihan, pendampingan serta monitoring bagi eksekutif (leading sector) dan DPRD (Tahun III) Penekanan dalam
rangka formulasi legal drafting yang dilakukan Pemerintah agar menghasilkan perda yang berbasis green legislation. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dari Pusat Regional Jawa Kementerian LH, Bagian Hukum Pemkab  Nganjuk. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Untuk memberikan penajaman dan elaborasi data lebih lanjut dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penyusunan formulasi Legal Drafting Perda yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Nganjuk belum optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No 32 Tahun 2009, sehingga belum semua Perda menggunakan Naskah Akademik dalam formulasi Legal Drafting Perdanya. Kedua, partisipasi belum berjalan efektif dan belum semua Perda didahului Naskah Akademik. Ketiga, kendala dalam formulasi legal drafting Perda antara lain kemampuan menilai Perda, kemampuan merumuskan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.