KAJIAN KRITIS PENGGUNAAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK MENANGANI TINDAK PIDANA PERBANKAN

Hartiwiningsih Hartiwiningsih

Abstract

Tujuan penelitian  mengkaji secara mendalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk  menangani  tindak  pidana  perbankan  baik  yang  terjadi  di  Bank  BUMN  maupun  swasta,  serta penyalahgunaan wewenang dan kejahatan perbankan yang lain. Selain itu akan dikaji upaya-upaya yang
seharusnya dilakukan agar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  mampu mengatasi kejahatan dan pelanggaran  yang terjadi di Bank BUMN maupun Bank Swasta dan kejahatan perbankan lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Bentuk penelitian ini
adalah diagnostik dan preskriptip  Data berupa data primer dan  sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, data sekunder diperolah melaui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan Undang-Undang
TIPIKOR  digunakan  untuk  m enyelesaiakan  kasus-kasus  tindak  pidana  perbankan,  sistem pertanggungjawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada badan hukum menggunakan konsep strict liability dan vicourius liability, yaitu sistem pertanggungjawaban tanpa kesalahan dan pengalihan pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU No.31 Jo UU No.21 Tahu 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sistem penjatuhan sanksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat fleksibel, jenis pidana tambahan sangat variatif.  Diaturnya beban tanggungjawab bagi si pembuat percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Diaturnya beban pembuktian terbalik. Upaya yang harus dilakukan agar UU No.10 Tahun 1998 dapat mengatasi kejahatan dan pelanggaran di bidang perbankan yaitu, memperluas formulasi perbuatan pidna, jenis sanksi dan pertanggungjawaban pidana. Mengingat kejahatan di bidang perbankan merupakan exstra ordinary crimes, maka untuk memudahkan pembuktian
harus diterapkan sistem pembuktian terbalik. Saran harus dilakukan perubahan/revisi  terhadap substansi UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, baik dari aspek kriminalisasi perbuatan, jenis sanksi, sistem pertanggungjawaban terhadap korporasi, dan sistem pembuktian terbalik, agar Undang-Undang Perbankan
dapat diterapkan secara efektif, dan dapat menanggulangi kejahatan dan pelanggaran perbankan baik yang terjadi di bank BUMN maupu bank swasta dan kejahatan perbankan lainnya.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.