KEBIJAKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SUKOHARJO

Ari Wibowo
E-mail: ari_loyo@yahoo.co.id
Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
Pembimbing :
I Gusti Ayu K. R. H., E-mail: ayu_igk@yahoo.com
Agus Riehwanto, E-mail: agusriewanto@yahoo.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract
This article aims to know the original revenue management policy implementation of the area of the local government county of terminal according to the law on local government and to know the barriers on implementation of policies. This research is empiric legal studies, approach to the sociology of law and statutory approach, using descriptive analytical techniques. The results of this study concluded that implementation of the Government policy of the County according to Law Number 23 of 2014 about local governance affects the original Revenue Management Areas levy bus station in Sukoharjo Regency, indicated by a decrease because the transfer of the management of the bus station type B to the provincial government. Yet the publication of the latest local regulations and yet the existence of the guidelines and technical instructions in regard to the management of the bus station that would levy is managed in cooperation with the government of the province results of the division. It is imperative that the goverment's role by increasing the budget of communicattion so that the formation of good management and for the regional government of Sukoharjo Regency must have innovation in optimizing other sources of original revenue in the sector of transportation.

Key Words: Public Policy; Policy Authority; Bus Station Levy 

Abstrak
Artikel penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terminal pemerintah daerah Kabupaten menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk mengetahui hambatan pelaksanaan kebijakannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan, menggunakan teknik analisis bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempengaruhi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo yang ditunjukkan dengan penurunan PAD karena pengalihan pengelolaan terminal tipe B ke pemerintah provinsi. Belum terbitnya Peraturan Daerah yang terbaru dan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam hal pengelolaan retribusi terminal yang akan dikelola atas kerjasama pembagian hasil dengan pemerintah provinsi. Sangat diperlukan peran pemerintah dengan meningkatkan anggaran perhubungan sehingga terbentuk manajemen yang baik dan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo harus memiliki inovasi dalam mengoptimalkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya di bidang perhubungan. 

Kata Kunci: Kebijakan Publik; Kebijakan Kewenangan; Retribusi Terminal

A.	Pendahuluan 
Pembangunan daerah merupakan bagian internal dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dapat diartikan sebagai desentralisasi, dimana penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepemerintah daerah memberikan proses pemberdayaan dan kemampuan suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk menyusun dan mengatasi masalah ekonomi masing-masing daerah yang ditujukan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat sendiri dalam pembangunan daerah (Muh. Enda, 2010:2).  
Hasil retribusi dari pengelolaan terminal adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk suatu daerah dalam hal ini adalah bagi kabupaten Sukoharjo. Retribusi memiliki peran yang sangat besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sukoharjo, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Sukoharjo sebagai pelaksana Teknis Dinas Perhubungan. Retribusi ini antara lain didapatkan dari pemungutan retribusi kendaraan umum dan juga pemungutan dari masyarakat pengguna terminal maupun dari retribusi kios-kios dan sarana prasarana didalam terminal. 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki dua terminal besar yaitu terminal Batas Kota yang terletak di jantung kota Sukoharjo tepatnya di Jalan Raya Wonogiri-Sukoharjo dan Terminal Kartasura yang berada di kartasura, dalam hal ini pengelolaan terminal berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mana akan diserahkan kepada provinsi dengan skema pembagian hasil, dengan dalih untuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan terminal. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bentuk manifestasi dari semangat pembaharuan secara yuridis tercantum didalam BAB XIII tentang pelayanan publik dalam bab tersebut dibahas tentang upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik, sehingga masyarakat mampu memberikan feedback terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah (Ari Darmastuti, 2015:1). 
Menurut peneliti, masalah dalam hal ini adalah juga tentang semangat otonomi daerah telah hilang dalam pertimbangan filosofi munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam dasar pertimbangan Undang-undang, prinsip otonomi daerah (nyata dan bertanggung jawab versi Undang – undang Nomor 5 tahun 1974 maupun otonomi luas versi Undang – undang Nomor 22 tahun 1999) tidak disebutkan atau hilang dalam pertimbangan Undang - undang.

B.	Metode Penelitian 
Penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan yang tingkatannya kedua, bukan yang utama ataupun sumber data yang akan diperoleh melalui kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori – teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data primer dan data sekunder, seperti misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain – lain.

C.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.	Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Terminal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah membawa implikasi terbukanya peluang pembangunan dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah. Pembangunan dengan pendekatan tersebut akan memberi peluang pada percepatan pembangunan daerah (Amrah Muslimin, 2015:27). Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui Pasal 51 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Desentralisasi dan otonomi daerah, secara normatif, mengandung semangat mendekatkan negara pada masyarakat, antara lain melalui pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat ke masyarakat lokal. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian (Agus Salim, 2007, 39). Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah atau pemerintahannya sendiri (Dharma Setyawan, 2004:54).
Pelaksanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas  menjadi  sangat  dominan  dalam mewarnai  proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah khususnya. 
Secara khusus Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut:
a.	Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah sesuai dengan peraturan daerah.
b.	Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
c.	Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
d.	Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah, sehingga dapat diketahui masyarakat.
Salah satu fungsi kontrol yang dimiliki DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah termasuk didalamnya menyangkut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, meskipun kepala daerah berwenang penuh dalam penyusunan dan pengelolaannya akan tetapi harus tetap melibatkan DPRD, dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  bahkan disebutkan bahwa tanpa persetujuan dari DPRD rancangan APBD yang diajukan Kepala Daerah tidak dapat dilaksanakan. 
Pelaksanaan kebijakan retribusi terminal di  Kabupaten Sukoharjo, harus sesuai dengan peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal, alat yang digunakan, tarif retribusi terminal, faktor penunjang serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi  terminal.  Hal  tersebut  perlu diketahui agar pelaksanaan kebijakan retribusi terminal dapat berjalan dengan baik dan target yang telah ditentukan dapat terealisasi.
Pemungutan retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Sedangkan pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun Tata Cara Pemungutan Retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
a.	Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
b.	Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
c.	Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).
d.	Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
e.	Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

2.	Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Terminal Kabupaten Sukoharjo
Diterapkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perbedaan mendasar dalam masalah alokasi keuangan pemerintah daerah antara sebelum diterapkannya kedua undang-undang tersebut dengan sejak mulai diterapkannya undang-undang tersebut. Luc Spyckerelle, menggambarkan perubahan tersebut dengan istilah financial follows function, atau keterkaitan antara kewenangan dengan keuangan.  Adanya financial follows function terlihat dengan jelas pada perilaku makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dimana sebelumnya, APBD Kabupaten/Kota berasal dari pusat, propinsi, dan kabupaten/kota sendiri, dengan porsi kewenangan pusat dan propinsi yang sangat besar dibandingkan kewenangan Kabupaten/Kota.
Konsekuensi dari perbedaan tersebut, pemerintah daerah harus mengelola pembangunan ekonomi dan keuangan daerahnya dengan lebih baik dan berhasil guna dibandingkan dengan sebelumnya. Pembangunan ekonomi daerah harus berhasil guna misalnya dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau membuka simpul-simpul ekonomi daerah. 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan retribusi daerah ke dalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Penggolongan ini didasarkan pada jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menjadi objek retribusi. Pengelolaan dua terminal tipe B di Sukoharjo dipastikan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Sesuai dengan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan menyebutkan pengelolaan terminal tipe A diambil allih oleh pemerintah pusat. Sedangkan pengelolaan terminal tipe B diambil alih oleh pemprov. Artinya, pengelolaan dua terminal tipe B yakni Terminal Kartasura dan Terminal Sukoharjo bakal diambil alih oleh Pemprov Jateng. Kontribusi dari dua terminal tipe B untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sukoharjo selama setahun sekitar lebih dari Rp 500 juta. Apabila pengelolaan dua terminal tipe B itu diambil alih oleh Pemprov Jateng, secara otomatis pendapatan retribusi terminal akan hilang. Sementara potensi penerimaan retribusi terminal tipe C jauh lebih kecil dibanding terminal tipe A atau tipe B. Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu permasalahan di bidang transportasi pada masa mendatang.
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal tersebut bukan berarti dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang bisa saja terjadi sehingga menimbulkan pemungutan retribusi terminal tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo.
Untuk mengumpulkan uang dari sektor retribusi tersebut tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah, sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh pengusaha bus dalam melaksanakan kewajibannya dengan didukung oleh aparatur yang tangguh serta sistem administrasi yang memadai disamping juga adanya piranti  hukum yang memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang didapatkan oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal ini. Kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini adalah banyaknya awak bus yang tidak memiliki kesadaran untuk membayar retribusi. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut informan maka perlu dilakukan tindakan tegas terhadap wajib retribusi tersebut. 
Tidak tercapainya target setiap tahun pada pemungutan retribusi terminal dikarenakan karena adanya kendala-kendala yang menghambat pencapaian target. Kendala-kendala yang menghambat pencapaian target adalah:
a.	Banyak kendaraan yang tidak beroperasi
Banyak kendaraan yang tidak beroperasi disebabkan beberapa faktor antara lain; Kendaraan sudah tua, tidak ada penambahan angkutan yang baru, penurunan penumpang karena bersaing dengan kendaraan roda dua (ojek), banyaknya mobil rental dan tidak ada peremajaan trayek-trayek baru. 
Sementara itu, koordinator pemungutan retribusi terminal selaku Pengawas, saat dikonfirmasi mengatakan, membenarkan saat ini jumlah kendaraan yang melintas menurun. Hal itu diakibatkan dampak dari banyaknya mobil rental yang membuat mobil jalan tanpa membawa barang.
b.	Kesadaran petugas dan wajib retribusi 
Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajibannya, dan masih adanya diskriminasi yang dilakukan oleh para petugas membuat realisasi penerimaan retribusi terminal Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai yang direncanakan. Penerimaan retribusi terminal tiap tahunnya tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi, masih melekatnya pengaruh hubungan kekeluargaan yang dilakukan oleh para petugas dan jiwa sosial para petugas yang masih ada, serta sanksi yang tidak ada kepada para pemungut yang melakukan diskriminasi.
c.	Kondisi Sarana dan Prasarana
Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.
Pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo belum Optimal. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pemungutan retribusi terminal, yaitu memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat tidak optimalnya pemungutan. Upaya-upaya untuk meningkatkan retribusi terminal, dalam hal ini hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi retribusi harus dicari solusi agar pelaksanaan retribusi terminal dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi terminal sesuai yang ditargetkan, bahkan kalau bisa melebihi target tersebut serta diperoleh peningkatan penerimaan retribusi dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas, Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Sukoharjo telah melakukan upaya - upaya sebagai berikut:
a.	Sosialisasi
Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat atau wajib retribusi terminal tentang pentingnya membayar retribusi, maka Dinas Perhubungan Kab. Sukoharjo telah mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Retribusi Terminal. Yakni melalui penyuluhan penyuluhan secara langsung dan tidak langsung kepada wajib retribusi. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai wajib retribusi.
b.	Peningkatan Pengawasan
Agar dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal dapat berjalan dengan baik, Dinas Perhubungan telah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan retribusi terminal di masing-masing TPR. Dengan demikian diharapkan para petugas pungut melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaksanaan retribusi terminal.
c.	Perda tentang keberadaan mobil rental
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo berharap agar pemberlakuan mengenai keberadaan mobil rental. Karena mobil merupakan salah satu faktor penghambat tidak tercapainya target pemungutan retribusi terminal.
d.	Memperbaiki dan Meningkatkan Sarana Prasarana 
Agar para wajib retribusi merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Terhadap kondisi jalan yang kurang memadai, Dinas Perhubungan telah berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pasar tersebut dengan memperbaiki jalan yang rusak khususnya jalan menuju terminal regional. Dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan para wajib retribusi merasa nyaman dan membayar retribusi terminal sesuai kewajibannya.

D.	Simpulan 
1.	Pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo, disebutkan antara lain:
a.	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur urusan pemerintahan konkuren bidang perhubungan tentang pembagian pengelolaan retribusi terminal. Pengelolaan retribusi terminal tipe B yang dialihkan pengelolaannya ke pemerintah provinsi menunjukkan adanya penyempitan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Sejalan dengan hal tersebut, pengalihan kewenangan ini mempengaruhi administrative aspect yang ditunjukkan dengan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo.
b.	Belum terbitnya Peraturan Daerah yang terbaru sebagai peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi dalam daftar pendapatan anggaran (DPA) pengelolaan retribusi terminal masih menggunakan Peraturan Daerah yang lama (Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah)
c.	Belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam hal pengelolaan retribusi terminal yang akan dikelola atas kerjasama pembagian hasil dengan pemerintah provinsi.
2.	Hambatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo, karena pengaturan pengelolaan retribusi terminal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghambat penyerapan makro Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. Adanya pengalihan personel, pendanaan, sarana prasarana serta dokumen (P3D) dari pemerintah daerah kabupaten ke pemerintah provinsi menunjukkan kesenjangan fiskal.

E.	Saran 
1.	Dalam kebijakan publik, pemerintah adalah aktor, untuk itu pemerintah harus memainkan perannya dengan meningkatkan anggaran perhubungan dengan catatan harus terkelola dengan manajemen yang baik seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan begitu maka sektor perhubungan dapat meningkatkan dalam pelayanan publik.
2.	Sudah saatnya dipikirkan oleh stakeholders di bidang perhubungan untuk segera membuat kebijakan yang tidak sama rasa dan sama rata. Harus ada kebijakan yang subsider, artinya supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan penarikan retribusi terminal antar wilayah.
3.	Pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Sukoharjo belum optimal. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan pemungutan retribusi terminal. Yaitu memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat tidak optimalnya pemungutan.
4.	Persoalan anggaran atau biaya merupakan masalah paling krusial termasuk anggaran perhubungan. Ketimpangan dan ketidakstabilan suatu kondisi bisa terkoyak karena anggaran. Oleh sebab itu peran stakeholders dipertaruhkan, karena setelah diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Sukoharjo menjadi menurun drastis.

F. Daftar Pustaka
Achmad Ali. 2005. Keterpurukan Hukum Di Indonesia. Bogor. Ghalia Indonesia.
Anselm Strauss dan Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data / Anselm Strauss & Juliet Corbin ; Penerjemah Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Amrah Muslimin. 2015. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah. Bandung. Alumni.
Amri Marzali. 2012. Antropologi Dan Kebijakan Publik. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
Agus Salim Andi G. 2007. Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum).Bogor. Ghalia Indonesia. 
Budi Winarno. 2007. Kebijakan Publik Teori Dan Proses. Edisi Revisi. Yogyakarta. Media Pustaka.
Bagir Manan. 1990, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945 [Disertasi]. UNPAD. Bandung.
Bogdan dan Biklen. 2003. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston. Allyn and Bacon.
David Osborne-Ted Goebler. 2003. Reinventing Government. New York. A Plume Book.
Dharma Setyawan Salam. 2004. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai Dan Sumber Daya. Cet. 2. Bandung. Djambatan.
Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang. Suryandaru Utama.
Gunawan Widjaja, Lon Fuller, Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, Law Review, Vol. VI Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2006.
Hayat, Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi, Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Bandung, 2015.