Restorasi Sistem Retribusi Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Prinsip Keadilan

Abstract

Abstract

This research is motivated by the significant use of foreign labor in Indonesia, while many districts and cities have yet to establish local regulations regarding the Retribution for the Use of Foreign Workers (PTKA) following the enactment of the Job Creation Law. The aim of this study is to analyze the regulation of PTKA retribution based on justice and to examine a fair model of RPTKA regulation as a tool for monetary strengthening. The methodology employed in this research is normative legal research, utilizing primary legal sources such as the Job Creation Law and Government Regulation Number 34 of 2021. Additionally, secondary legal sources include research findings from legal practitioners. The results indicate that, firstly, the current retribution regulations do not reflect principles of justice, primarily due to low compliance with retribution stemming from the absence of local regulations (PERDA) governing it, which leads to suboptimal community welfare. Secondly, the model of PTKA retribution regulation based on justice serves as an instrument for strengthening the monetary sector, where foreign labor retribution is not regulated in every region, causing local communities to feel unfairly treated regarding the presence of foreign workers in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini didorong oleh tingginya penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, sementara banyak Kabupaten/Kota di Indonesia belum mengadopsi peraturan daerah mengenai Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) setelah disahkannya UU Cipta Kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Retribusi PTKA yang berlandaskan pada keadilan, serta mengkaji model pengaturan RPTKA yang adil sebagai alat untuk memperkuat aspek moneter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dengan sumber hukum primer yang mencakup undang-undang seperti UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Selain itu, terdapat juga sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian dari praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pengaturan retribusi saat ini belum mencerminkan prinsip keadilan, yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan terhadap retribusi akibat ketiadaan PERDA yang mengaturnya, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi kurang optimal. Kedua, model pengaturan Retribusi PTKA yang berbasis keadilan berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat sektor moneter, di mana retribusi tenaga kerja asing tidak diatur di setiap daerah, menyebabkan masyarakat setempat merasa tidak adil terhadap keberadaan buruh asing di Indonesia.